Berita Kotabaru

Terkait Surat Pemberhentian dan Pemindahan ASN, Bupati Perintahkan Inspektorat Lakukan Pemeriksaan

Polemik surat pemberhentian dan pemindahan ASN ke Kabupaten lain yang ditandatangani sendiri BKPPD bakal ditangani inspektorat

Terkait Surat Pemberhentian dan Pemindahan ASN, Bupati Perintahkan Inspektorat Lakukan Pemeriksaan
istimewa
Contoh surat yang di Tandatangani Kepala BKD Kotabaru atasnama Bupati Kotabaru 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Polemik surat pemberhentian dan pemindahan ASN ke Kabupaten lain yang ditandatangani sendiri oleh Kepala Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kabupaten Kotabaru tanpa dilaporkan Sekda berbuntut panjang.

Sekretris Daerah Kotabaru H Said Akhmad saat dihubungi melalui telepon selulernya, mengatakan terkait surat tersebut akan ditindak lanjuti. Dirinya sudah diintruksikan Bupati Kotabaru untuk Inspektorat bergerak melakukan pemeriksaan.

"Saya sudah ditelpon pa Bupati untuk memeriksa. Yang jelas kalau sudah berkaitan dengan tanda tangan mengatasnamakan Bupati apalagi pemindahan ASN itu sudah fatal, " katanya.

Terkait lainnya, biar dibuktikan Ispektorat masalah kebenarannya. Menurutnya, Senin kemungkinam surat sudah diperintahan untuk segera tindak lanjut dari Inspektorat.

Baca: Hentikan Operational Perusahaan Tambang, Agus Kedapatan Polisi Saat Bawa Senjata Tajam

Baca: Syarat Penting yang Perlu Diperhatikan Untuk Pendaftaran CPNS 2019, seleksi di link sscn.bkn.go.id

Baca: Perjuangan Santriwati Banjar pada Pemilihan Pelajar Pelopor 2019 di Jakarta, Begini Hasilnya

Baca: Curhat Pilu Irish Bella Tak Diizinkan Ammar Zoni Lihat Jenazah Bayi Kembarnya

" Kita tunggu hasilnya, kalau berbicara pembelaan, ya akan terus ada pembelaan, " katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Zainal Arifin mengatakan terkait tanda tangan yang dilakukan itu setelah adanya pendelegasian terhadap dirinya dari Bupati Kotabaru. Sehingga ia menandatangi SK tersebut atas nama Bupati Kotabaru.

Disebut melanggar aturan pada Perbup No 66 tahun 2017, Zainal menegaskan tidak melanggar. Alasannya, ada aturan Perbup pada 2002 terkait pendelegasian sehingga BKD bisa menandatangani surat khusus itu.

Baca: Kalahkan Australia dan Singapura, 3 Pemain Balangan Bawa Tim Juara di Malaysia, Akbar Raih Top Skor

Baca: Gaji PNS Lulusan SMA Hampir Rp 6 Juta! Cek Syarat Pendaftaran CPNS 2019 di Link sscn.bkn.go.id

Baca: Kalsel Berpeluang Dapatkan Bantuan Pinjaman Lima Unit Bus Tambahan untuk Armada BRT Banjarbakula

" SK Pendelegasian Surat-surat Keputusan oleh BKD satu di antaranya adalah SK Mutasi PNS keluar daerah untuk syarat pemberhentian gaji. Ini Perbup 2002 bersifat khusus dan yang perbup 2017 bersifat umum. Ketentuan hukum yang lebih kuat yang bersifat khusus, " katanya.

Terkait surat pemberhentian itu, ada paraf Sekda dan Asisten tiga yang saat itu menunjukkan surat aslinya. Semuanya bisa bisa ditanyakan kepada yang bersangkutan terkait paraf tersebut.

(banjarmasunpost.co.id/man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved