Berita Banjarmasin

Lagi, Tunggakan BPJS Kesehatan Jadi Sorotan DPRD Kalsel, Capai Rp 80 Miliar Lebih

Lagi, Tunggakan BPJS Kesehatan Jadi Sorotan DPRDKalsel, Capai Rp 80 Miliar Lebih

Lagi, Tunggakan BPJS Kesehatan Jadi Sorotan DPRD Kalsel, Capai Rp 80 Miliar Lebih
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Suasana Pelayanan BPJS Kesehatan Banjarmasin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Persoalan defisit dana yang dialami BPJS Kesehatan terus berdampak ke cabang-cabangnya di daerah termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Buktinya tunggakan pembayaran pelayanan pasien BPJS di beberapa Rumah Sakit (RS) termasuk RS Umum Daerah di Kalsel terus menumpuk.

Hal ini terungkap pada Rapat Audiensi yang dilaksanakan Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang hadirkan Manajemen BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin dan Manajemen RSUD di Kalsel, Senin (14/10/2019).

Dari fakta rapat, diketahui tunggakan BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin ke RSUD di Kalsel saat ini sudah mencapai puluhan miliar Rupiah.

Baca: Rapat Paripurna DPRD Kalsel Kembali Bahas Soal Raperda APBD Kalsel 2020

Baca: Bocor Syahrini Istri Reino Barack Keluhkan Tagihan pada Aisyahrani Setelah Jadi Menantu Konglomerat?

Baca: Wanti-wanti Nikita Mirzani pada Ruben Onsu dan Sarwendah yang Angkat Betrand Peto Jadi Anak

Baca: Kondisi Rey Utami Setelah 3 Bulan di Penjara, Penampilan Istri Pablo Diungkap Pengganti Farhat Abbas

Baca: Beban Batin Rezky Aditya Jelang Pernikahan dengan Citra Kirana yang Kian Ramai Isunya Terungkap

Baca: Peringatan untuk Ayu Ting Ting Ada Pembenci Seperti pada Ruben Onsu, Robby Purba yang Ungkap?

RSUD Ulin Banjarmasin saja hingga pertengahan Bulan Oktober 2019 masih menunggu pembayaran tunggakan pembayaran mencapai kurang lebih Rp 82 miliar.

Jumlah tersebut merupakan tagihan yang sudah diverifikasi dari Bulan Juni, Juli dan Agustus 2019. Sedangkan tagihan untuk bulan September sebesar kurang lebih Rp 23 miliar masih menunggu untuk selesai diverifikasi.

Sedangkan selain RSUD Ulin Banjarmasin, RSJ Sambang Lihum juga masih menanti pembayaran tunggakan dari BPJS Kesehatan kurang lebih Rp 3,8 miliar.

Terkait kendala ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, Tutus Novita Dewi menyarankan RS untuk memanfaatkan jasa keuangan pihak ketiga melalui mekanisme Supply Chain Financing (SCF).

Dijelaskan Tutus, SCF yang disediakan oleh perbankan yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebenarnya bisa mengalihkan beban RS terkait keterlambatan pembayaran tunggakan dari BPJS Kesehatan.

Namun opsi ini ditolak mentah-mentah oleh Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Hj Suciati. Menurut Hj Suciati, konsep SCF bukan merupakan jalan keluar karena Ia menilai dengan manfaatkan SCF artinya RS justru menambah hutang pembiayaan dan makin membebani keuangan RS.

"Dalam perjanjian tidak ada kami diminta hutang, sekarang kami disuruh hutang ya tidak mau," kata Hj Suciati.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, H M Luthfi Saifuddin nyatakan akan meminta penjelasan langsung dari BPJS Kesehatan di pusat untuk klarifikasi terkait program SCF tersebut untuk ketahui mekanisme dan menilai apakah benar-benar bisa menjadi solusi.

"Karena pihak Rumah Sakit konsep ini sebagai hutang dan malah makin membahayakan bagi (keuangan) Rumah Sakit," kata Luthfi.

Selain itu, pihaknya juga akan meminta perwakilan perbankan yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kalsel untuk datang lakukan Audiensi untuk paparkan secara jelas terkait SCF. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved