Berita Banjarmasin

Rapat Paripurna DPRD Kalsel Kembali Bahas Soal Raperda APBD Kalsel 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) laksanakan Rapat Paripurna ke-7

Rapat Paripurna DPRD Kalsel Kembali Bahas Soal Raperda APBD Kalsel 2020
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
DPRD Kalsel Laksanakan Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Tentang APBD Kalsel 2020 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) laksanakan Rapat Paripurna ke 7, masa sidang pertama masa jabatan 2019-2024, Senin (14/10/2019).

Dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK, Rapat Paripurna ini beragenda pembacaan tanggapan atau jawaban Gubernur Kalsel terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda Tentang APBD 2020.

Asisten III Bidang Pemerintahan Provinsi Kalsel, Siswansyah hadir mewakili Gubernur untuk menjawab dan menanggapi catatan-catatan yang disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD Kalsel pada Rapat Paripurna sebelumnya.

Salah satunya yang sebelumnya disampaikan Fraksi PKS menyoroti soal adanya selisih komponen pendapatan dan belanja daerah pada APBD Kalsel 2020 sebesar Rp 350 miliar yang akan ditutupi dengan pembiayaan daerah.

Dimana hal ini menurut Legislator yang mewakili Fraksi PKS, Firman Yusi, menunjukan bahwa pemerintah harus terus berusaha untuk menguatkan kapasitas fiskal terhadap kebutuhan fiskal untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga bisa terfokus pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.

Baca: Dua Truk Berisi Ratusan Karung Daun Kratom Bakal Lolos, BNN Kalteng Sebut Belum Ada Dasar Hukumnya

Baca: KPU HSS Minta Dukungan Anggaran dari Pemkab HSS, Jelang Pilgub Kalsel 2020 Hingga Pilbup 2023

Baca: NEWSVIDEO : Penyelamat Maskot Kalsel Raih Penghargaan Internasional

Baca: Hasil Pemeriksaan Inspektorat, Dana Desa 2018 Desa Bongkang Ada Tak Dapat Dipertanggungjawabkan

Pemerintah Provinsi hendaknya dapat memperhitungkan target
pendapatan secara akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan di Kalsel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal ini, Gubernur Kalsel melalui Asisten III menyatakan pilihan struktur anggaran defisit yang ditutupi dengan pembiayaan daerah selalu memperhatikan dan berpedoman serta tidak melampaui batas defisit anggaran yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Namun demikian, kami berusaha dan selalu menjadikan perhatian agar terdapat keselarasan rasionalitas, dengan kondisi keuangan daerah demi menjaga stabilitas fiskal daerah Provinsi Kalsel," kata Siswansyah.

Siswansyah juga menanggapi catatan dan masukan dari Fraksi Persatuan Nurani Demokrat yang salah satunya menyinggung soal upaya intensifikasi dan ekstentifikasi komponen pendapatan daerah.

Menurut Siswansyah, Pemerintah Kalsel melakukan berbagai hal termasuk membangun aplikasi secara elektronik, terus melakukan pemutakhiran data dan objek pajak serta retribusi, juga evaluasi atas regulasi pendapatan yang telah ada demi perbesar komponen pendapatan asli daerah.

Siswansyah menekankan, APBD Kalsel 2020 yang disusun tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalsel dan juga memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional yang telah dipublikasikan ke daerah.

Baca: Pilkada Banjarmasin 2020, Habib Banua Melamar ke PKS Sebagai Bacalon Wali Kota

Baca: Kemiripan Ibu Luna Maya dan Reino Barack Meski Anaknya Tak Berjodoh, Sosok Ibu Eks Ariel NOAH

Baca: Ratusan Karung Daun Kratom yang Diamankan Polisi Palangkaraya Ternyata Hendak Dikirim ke Pontianak

Siswansyah nyatakan apresiasi dan terimakasih Pemerintah Provinsi Kalsel kepada DPRD Provinsi Kalsel termasuk Fraksi-Fraksinya atas dukungan, pengertian dan persepsi yang sama dalam penyampaian Raperda tersebut.

Ia berharap pembahasan atas Raperda Tentang APBD Kalsel 2020 dapat diselesaikan dan ditetapkan tepat waktu. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody) 

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved