PTUN Tolak Gugatan Walhi Terhadap PT MCM di Kabupaten HST, Ajukan Kasasi ke MA, Save Meratus!

Walhi mengajukan gugatan dan banding terhadap keputusan yang dikeluarkan Kementerian ESDM di Jakarta yang pada tanggal 4 Desember 2017 mengeluarkan SK bernomor 441.K/30/DJB/2017 tentang penyesuaian tahap kegiatan PKP2B menjadi tahap operasi produksi kepada PT Mantimin Coal Mining (MCM). Izin itu meliputi tiga wilayah yakni Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah.  

Baca: Penegasan Aurel Hermansyah Soal Kisah Cintanya, Balikan dengan Verrell Bramasta atau Teuku Rasya?

Baca: BREAKING NEWS : Karhutla Muncul Malam Hari, Ancam Kandang Ayam dan Perumahan Warga Guntung Manggis

Luasan izin tambang batubara ini seluas 1.398,78 hektare dan berada di hutan sekunder, pemukiman 51,60 hektare, sawah 147,40 hektare, dan sungai 63,12 hektare. Dan berada di hamparan Pegunungan Meratus. 

Di Kalsel, MCM menguasai lahan seluas 5.900 hektare. Sedangkan di Hulu Sungai Tengah, seluas 1.955,09 hektare di Kecamatan Batang Alai Timur yang tersebar di Desa Batu Tangga, Nateh, dan Pembakulan.

Proses gugatan Walhi di pengadilan berlangsung sejak  28 Februari 2018. Walhi Kalsel dan Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (Gembuk) beserta Pemkab HST mengajukan gugatan terhadap izin itu di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta,  pada 4 April 2018. 

Pada 22 Oktober 2018, sidang digelar. Termasuk sidang di tempat di Desa Nateh di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang digelar pada Juli 2018.

Kemudian pada 22 Oktober 2018, PTUN mengeluarkan keputusan yang menyatakan gugatan terhadap izin pertambangan batubara itu tak bisa diterima karena salah alamat. 

Lalu pada 2 November 2018 Walhi mengajukan banding. Selama empat bulan proses banding berlangsung. Pada 14 Maret 2019 PTTUN Jakarta menguatkan putusan PTUN dengan menolak banding yang Walhi ajukan. 

Terkait penolakan banding, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengaku mengajukan  mengajukan kasasi pada April lalu. (Banjarmasinpost.co id/Eka Pertiwi)