Tajuk

Mengadu Nasib

ANGIN segar dirasakan para pencari kerja. Pemerintah membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Mengadu Nasib
tribunsumsel.com/khoiril
ilustrasi Pendaftaran CPNS 2019 

BANJARMASINPOST.CO.ID - ANGIN segar dirasakan para pencari kerja. Pemerintah membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS). Baru saja dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumola, yang merupakan mantan Menteri Dalam Negeri, langsung menandatangani surat pengumuman penerimaan CPNS mulai 11 November 2019.

Total secara nasional ada 197.111 formasi yang dibuka. Kalimantan Selatan baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mendapat jatah 2.846 formasi. Usulan semua pemerintah daerah di Kalsel dipotong pemerintah pusat sekitar 50 persen bahkan lebih.

Pemprov Kalsel, menurut Kasubid Formasi dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah Kalsel, Hendra Saputra, mengusulkan 1.900 kursi. Namun yang disetujui jauh dari itu yakni hanya 460 formasi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Hulu Sungai Tengah, Ahmad Fathoni, mengatakan dari usulan 446 formasi baik untuk CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hanya disetujui 292 formasi untuk CPNS.

Melihat hal ini, angin segar pun terasa berkurang. Apalagi jika melihat kemungkinan lulus. Sebagai perbandingan tahun lalu jumlah formasi yang ditawarkan secara nasional ada 238.015. Pelamarnya, empat juta! Itu mengingat tingkat kesejahteraan PNS jauh di atas rata-rata upah pekerja swasta.

Tak hanya peminat CPNS yang berkecil hati. Pemerintah daerah pun perlu berlapang dada. Pemerintah daerah harus bekerja lebih giat. Selama ini banyak pemerintah daerah yang mengaku kekurangan pegawai dengan alasan banyak pegawai yang pensiun. Apalagi sebelumnya pemerintah pusat memberlakukan moratorium. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) pun direkrut.

Benarkan banyak pemerintah daerah kekurangan pegawai? Perlu diteliti lebih dalam. Ini karena secara kasat mata masih kerap terlihat pegawai lalu lalang di pasar berbelanja saat jam kerja.

Bagi pencari kerja, minimnya penerimaan CPNS perlu diperhitungkan. Asa jangan mengalahkan logika. Mereka yang telah mendapatkan pekerjaan jangan sampai mengalami peribahasa “Harapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan”.

Para pencari kerja perlu mencontoh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Dia bukan PNS apalagi guru. Dia hanya orang yang bekerja dan berinovasi di sektor swasta. Nadiem ‘hanyalah tukang ojek’. Namun dengan kreativitasnya, Nadiem menjadi salah satu orang kaya di Indonesia.

Tentunya pemerintah perlu menciptakan iklim yang segar di sektor swasta. Selama ini sektor swasta sepertinya terabaikan. Birokrasi investasi masih berbelit-belit. Pungutan ilegal masing banyak. Belum lagi pajak. Sementara bagi para pekerja swasta, pemerintah terasa justru menekan mereka. Sistem outsourcing tak pernah dipikirkan ulang kendati setiap unjuk rasa para pekerja tak pernah lupa mengusungnya.

Presiden Joko Widodo dengan kabinetnya yang baru perlu memikirkan semua ini. Bagaimana supaya pekerja swasta juga sejahtera seperti PNS, bagaimana supaya pengusaha meraih untung sehingga secara sukarela menyejahterakan karyawannya. Jika sektor usaha berkembang hingga membuka peluang kerja yang luas, kita tak perlu miris melihat jutaan orang mengadu nasib di penerimaan CPNS. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved