Tajuk

UMP dan Dilemanya

Besaran upah minimum provinsi (UMP) diumumkan serentak Jumat (1/11/2019) di seluruh provinsi di Indonesia oleh pemprov masing-masing

UMP dan Dilemanya
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
Pengumuman penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel untuk 2020 mendatang, Jumat (1/11/19) di Hotel Aston Kabupaten Banjar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Besaran upah minimum provinsi (UMP) diumumkan serentak Jumat (1/11/2019) di seluruh provinsi di Indonesia oleh pemprov masing-masing setelah ditetapkan gubernur. Menteri Tenaga Kerja saat masih dijabat Hanif Dakiri menerbitkan Surat Edaran Menaker No.B-M/308/HI.01.00/X/2019 yang menginformasikan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Surat edaran itu mengacu pada PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

UMP berlaku per 1 Januari 2020. Selain UMP, Gubernur juga akan menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK), selambatnya 21 November atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota. Ketentuannya, UMK harus lebih besar dari UMK.

UMP Kalsel 2020 ditetapkan sebesar Rp. 2.887.488,59, naik 8,51 persen dari UMP Kalsel 2019 Rp 2.651.000. Sementara UMK Banjarmasin 2020 diusulkan naik 8,15 persen dibanding UMK 2019. Kabupaten dan kota di Kalsel lainnya juga saat ini tengah berproses menetapkan UMK.

Penetapan UMK dan UMP ini rutin tiap tahun. Namun, dinamika yang mengiringi penetapannya yang selalu mengemuka. Dilihat dari sudut pandang pengusaha, kenaikan UMP dan UMK adalah hal yang memberatkan. Sebab, komponen gaji tentu saja menjadi belanja rutin yang harus disiapkan oleh tiap perusahaan.

Sebaliknya, dari kacamata pekerja, kenaikan sebesar 8,51 persen tindaklah signifikan. UMP Kalsel 2020 Rp 2.887.488 kenaikannya lebih kurang sekitar Rp 238.488. Di tengah kondisi saat ini, kenaikan dinilai tidak memadai. Menurut pekerja, UMP idealnya naik hingga 15 persen.

Banjarmasin Post cetak edisi Sabtu (2/11/2019).
Banjarmasin Post cetak edisi Sabtu (2/11/2019). (Dok Banjarmasinpost.co.id)

Sementara harga kebutuhan pokok justru merangkak naik ketika UMP dan UMK membesar. Bahkan kenaikannya bisa jadi berkali lipat, melebih kenaikan UMP atau UMK sendiri. Maka tak heran bila sejumlah serikat buruh di Indonesia menolak besaran kenaikan UMP 2020 itu.

Meski pemerintah meyakinkan persentase kenaikan UMP 8,51 persen merupakan angka ideal, demi mengakomodir pengusaha dan pekerja, namun tetap saja untuk meyakinkan keduanya tidaklah mudah. Dialog-dialog yang rencananya dibuka Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk menjadi jembatan penghubung antara kedua belah pihak juga tidak akan menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif karena sudut pandang pengusaha dan pekerja yang berbeda.

Menarik menunggu kebijakan Menaker Ida Fauziah yang menyebutkan bakal ada insentif kepada industri padat karya mengiringi kenaikan UMP 8,51 persen pada 2020. Skema seperti apa, berapa besarannya serta siapa yang berhak menerima tentu harus dipikir matang-matang sebelum dieksekusi. Apalagi jika insentif menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maka sangat rentan terjadi penyelewengan.

Skema pengupahan ini memang sudah berjalan lima tahun dengan acuan PP 78 Tahun 2015. Namun, setelah 5 tahun harusnya ada revisi untuk mengikuti perkembangan zaman.

Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres beberapa waktu lalu pernah menjanjikan merevisi PP 78 Tahun 2015. Janji tersebut ia sampaikan saat menemui buruh dalam kampanye di Bandung. Bagaimana kabarnya kini? Kiranya, para buruh dan pekerja bakal tetap turun ke jalan berdemonstrasi terkait upah ini. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved