Tajuk

Manisnya Dana Desa

Mantan Kepala Desa Makmur, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar menjadi tersangka penyelewengan dana desa. Kejari Kabupaten Banjar

Manisnya Dana Desa
Istimewa
dana desa 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mantan Kepala Desa Makmur, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar menjadi tersangka penyelewengan dana desa. Kejari Kabupaten Banjar pun telah menahannya pada Jumat (15/11/2019) karena berdasar hasil penyelidikan, H Muhammad Abdusysyahid tidak bisa mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp 579 juta. Fatalnya, dana desa untuk warga malah digunakan untuk investasi online, bodong pula.

Bukan sekali ini terjadi di Kabupaten Banjar. Pada Agustus 2019, Rp 1 miliar dana desa dikorupsi Kepala Desa Lokbuntar, yang juga ditahan dan jadi tersangka.

Program dana desa adalah satu program andalan dari Presiden Jokowi sejak periode pertama menjabat. Dibanding pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo, memang tidak ada program sepesifik mengucurkan dana pembangunan ke perdesaan seperti saat ini. Bahkan Presiden Jokowi mengakomodir pengembangan desa dengan membuatkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sejumlah kepala desa di Kabupaten Banjar itu hanya sebagian kecil dari pribadi-pribadi yang tergoda untuk ‘mencuri’ uang rakyat. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dalam penggunaan dana desa dan perlu pendidikan pengelolaan dana desa untuk kepala desa dan perangkatnya.

Di sisi lain, pengetahuan tentang antikorupsi juga kurang tersampaikan sampai ke desa. Selama ini, fokus sosialisasi lebih banyak di kota. Jadi, ke depan tentu saja pengenalan bentuk praktik korupsi, kemudian install pengetahuan ke perangkat desa tentang pengenalan penataan keuangan desa maupun merancanganya juga menjadi sebuah keharusan.

Namun, tanpa mengecilkan bahaya laten korupsi yang dilakukan aparatur desa, lebih berbahaya adalah korupsi yang terstruktur, masif dan terlegitimasi. Seperti yang baru-baru ini disampaiakan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang desa fiktif. Meskipun Sri Mulyani sendiri tidak membeberkan berapa banyak desa fiktif di Indonesia dan dialiri dana desa dari pemerintah pusat, namun pernyataan Sri Mulyani ini adalah peringatan keras kepada pemerintah daerah tidak main-main dalam anggaran ini.

Apalagi nanti, jika terbukti ada desa fiktif menerima aliran dana desa dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah wajib mengembalikan dana yang telah ditransfer kembali ke kas negara. Masih untung jika hanya disuruh mengembalikan, bagaimana jika harus mempertanggungjawabkannya di hadapan pengadilan?

Dana Desa memang memberi banyak manfaat bagi pembangunan desa. Namun, manisnya dana desa juga membuatnya bak gula yang dikerubungi semut (orang) yang ingin mengambil keuntungan darinya. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved