Breaking News:

Berita Tapin

Awal Desember, SKTM Digantikan BPJS Kesehatan, Begini Penjelasan Dirut RSUD Datu Sanggul Rantau

Awal Desember, SKTM tak lagi berlaku di RS Datu Sanggul. Pelayanan kesehatan gratis di rs setempat hanya diberikan bagi pemegang kartu peserta bpjs.

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Hari Widodo
banjarmasipost.co.id/mukthar wahid
Milhan, Direktur RSUD Datu Sanggul Rantau 

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan Pemerintah Desa ataupun Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Tapin bagi warga yang berobat  tidak lagi 'sakti'

Kesaktian SKTM digantikan kartu peserta BPJS Kesehatan agar pasien bebas dari beban biaya pelayanan medis rawat jalan maupun rawat inap di fasilitas kesehatan dasar Puskesmas dan RSUD Datu Sanggul Rantau, berakhir pada 30 November 2019 ini.

Direktur RSUD Datu Sanggul Rantau,  H Milhan mengaku menindaklanjuti surat edaran Bupati Tapin itu dengan mengeluarkan surat edaran di internal manajemennya. 

Tujuannya untuk diketahui seluruh petugas dan pelayan medis agar mensosialisasikan dengan bijak kepada para pasien dan keluarga pasien rawat inap. 

LINK Live Streaming TV Online Trans7 MotoGP Valencia, Live Streaming UseeTV & Trans 7 MotoGP 2019

Kalsel Targetkan Induk Sapi Wajib Buting Sebanyak 45 Ribu, Dinas Peternakan Lakukan Ini

Hasil Barito Putera U-18 vs PSIS Semarang U-18, Kalah Barito Gagal ke Semifinal, Skor Akhir 2-4

Mantan Pengusaha Lihan Mulai Masuk di Blok Sel Mapenaling, Berbaur 200 Tahanan Lapas Banjarbaru

Sebab, pemegang SKTM per 1 Desember 2019 jika belum terdaftar sebagai pemegang kartu peserta BPJS Kesehatan secara mandiri atau dibayarkan pemerintah Kabupaten Tapin akan dikenai tarif pasien umum.  

"Surat itu menindaklanjuti edaran bupati. Surat edaran yang tandatangan saya itu untuk internal staf-staf saya di RSUD Datu Sanggul," katanya dikonfirmasi reporter Banjarmasinpost.co.id, Minggu (17/11/2019).

Menurut Milhan, yang tidak berlaku lagi per 1 Desember 2019 itu pasien yang pakai SKTM (surat keterangan tidak mampu).

"Bagi yang tidak mampu dibantu iuran BPJS oleh Pemda Tapin," katanya.

Bagi yang belum terdaftar dalam daftar yang dibayarkan oleh Pemkab Tapin,  lanjutnya, dapat   menghubungi dinas sosial untuk diverifikasi pantas dan tidaknya dimasukkan dalam daftar warga miskin 

"tapi benar-benar tidak mampu atau miskin," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, H Alfian Yusuf dikonfirmasi reporter Banjarmasinpost.co.id, terkait surat edaran Bupati Tapin, nomor : 445/351/Y.SDK/Dinkes/2019 belum memberikan jawaban melalui sambungan telepon dan pesan whatsapp. 

Pesan Penting Agnez Mo untuk Betrand Peto, Anak Ruben Onsu Diingatkan Soal Ini

Pro dan Kontra Tanggapan Masyarakat Kabupaten Banjar Soal Aturan Sertifikasi Pernikahan 2020

Dukung Operasional Bandara Syamsuddin Noor, Kanwil DJBC Kalbagsel Terbitkan Izin Kawasan Pabean

Surat edaran itu tentang Pengintegrasian Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Daerah dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Tapin. 

Surat edaran Bupati Tapin itu ditujukan kepada Direktur RSUD Datu Sanggul Rantau, Para Camat, Para Lurah, Para Kepala Desa dan Para Kepala Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. (banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid) 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved