Berita Banjarbaru

Sikapi Kasus Toko Crystal Ditempel Stiker Tidak Bayar Pajak, DPRD Banjarbaru Evaluasi Perda

DPRD Banjarbaru segera mengevaluasi perda terkait kasus tumpang tindih pajak yang terjadi di Banjarbaru terkait kasus toko roti crystal bakery

Sikapi Kasus Toko Crystal Ditempel Stiker Tidak Bayar Pajak, DPRD Banjarbaru Evaluasi Perda
istimewa/BP2RD Banjarbaru.
Petugas menempel stiker di depan toko crystal bakeri 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tumpang tindih peraturan perpajakan yang membuat Toko Roti Crystal di Banjarbaru ditarik pajak oleh dua instansi berbeda yakni Pemko Banjarbaru dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjadi perhatian DPRD Banjarbaru.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Banjarbaru Tarmidi menegaskan bahwa secepatnya pihaknya akan melakukan evaluasi terkait dengan perda yang ada di Banjarbaru.

"Bila memang ada ditemukan perda di Banjarbaru yang bermasalah. Tentunya akan kita cabut. Termasuk ada yang tumpang tindih akan dievaluasi," katanya, Sabtu, (23/11/2019).

Diskon Akhir Tahun Auto2000, Toyota Fortuner dan Innova Diskon Kisaran Rp 5 Juta hingga Rp 30 Juta

Live Bein Sports 2! Live Streaming TV Online Atalanta vs Juventus, Siaran Langsung RCTI Liga Italia

Jalan Kamboja Banjarmasin Dipasang Pelican Crossing, Ini Fungsinya Bagi Penyeberang Jalan

Cegah Ban Terkunci Saat Rem Mendadak di Musim Hujan, Begini Cara Kerja Rem ABS di Mobil

Disebutkannya bahwa pihaknya membuat perda tidak bisa sembarangan. Harus ada payung hukum di atasnya. Bila tidak ada payung hukum, pihaknya tidak bisa membuat perda.

Termasuk dengan kasus toko roti Crystal Bakeri Banjarbaru, pihaknya akan evaluasi, mengingat lokasi tokonya berada di Banjarbaru.

"Harusnya memang daerah yang menarik pajak karena domisili di daerah. Kerjanya di daerah, masa pajaknya dibayar ke pusat. Tetapi, akan kita evaluasi dulu, dimana letak masalahnya bisa terjadi dualisme ini," katanya.

Pihaknya menjadwalkan, pada Senin nanti akan dilakukan evaluasi terkait perda yang ada di kota Banjarbaru.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru, Rustam Effendi mengatakan sejauh ini pihaknya mengacu dengan UU No 28 tahun 2009.

Disinggung soal perda terkait dengan pajak yang kemungkinan ada masalah di Kota Banjarbaru, ditegaskannya tidak ada ditemukan.

Lalu bagaimana dengan kasus Crystal Bakery Banjarbaru, ditegaskanya bahwa toko itu selama ini sebagai wajib pajak restoran dan pihaknya berpedoman dengan Undang-Undang.

Halaman
123
Penulis: Aprianto
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved