Berita Jakarta
Terulang saat Zaman Ahok, Anies Baswedan dan DPRD DKI Terancam Tak Digaji Pemerintah 6 Bulan
Terulang saat Zaman Ahok, Anies Baswedan dan DPRD DKI Terancam Tak Digaji Pemerintah 6 Bulan
lihat foto
Taufik menjelaskan, molornya anggaran itu lantaran KUA-PPAS baru diserahkan pada Juni 2019. Setelah pembahasan KUA-PPAS selesai di tingkat komisi, pembahasan selanjutnya akan dibawa ke Badan Anggaran mulai pekan depan.
Di Banggar itu, lanjut Taufik, akan dilakukan rasionalisasi terhadap sejumlah pos anggaran. Pasalnya, berdasarkan KUA-PPAS yang disepakati sebelumnya, postur anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020 mengalami defisit Rp 10 triliun.
Masih panjang tahapan yang harus ditempuh DPRD dan Pemprov sebelum akhirnya bisa menyampaikan RAPBD ke Kemendagri.
Maka dari itu, Taufik mengatakan sudah mengusulkan perpanjangan waktu pembahasan anggaran kepada Kemendagri. Ia yakin, Kemendagri bakal memberi kelonggaran.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengaku telah menerima surat dari DPRD DKI Jakarta kepada Kemandagri terkait permintaan perpanjangan pengesahan APBD DKI Jakarta tahun 2020.
Syarifuddin menegaskan, perpanjangan waktu untuk pengesahan APBD DKI 2020 tidak diperbolehkan.
"Jadi yang saya ingin katakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak pernah menyebutkan perpanjangan," ujar Syarifuddin, Jumat (22/11/2019).
• Selang Oksigen Ashanty Saat Begini Bareng Arsya & Arsy Disorot, Anang Hermansyah Singgung Soal Ajal
• Efek Plesetkan Lagu Rhoma Irama, Pemuda Ini Tewas Dianiaya, Ini Lirik Begadang dari Idola Via Vallen
• Ancaman Adik Syahrini Bongkar DM IG Reino Barack, Aisyahrani Tak Percaya pada Mantan Luna Maya?
