Ekonomi dan Bisnis

Pedagang E-Commerce Banua Respon Positif Regulasi Izin Usaha dari Pemerintah, Harapkan Ini

sejumlah pedagang e-commerce di Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah mengetahui rencana akan diberlakukannya izin usaha.

Pedagang E-Commerce Banua Respon Positif Regulasi Izin Usaha dari Pemerintah, Harapkan Ini
ist/Ririn Reni Idawati.
Pedagang e-commerce Banjarmasin sedang mempacking barang dagangan yang akan dikirim ke costumer. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Terkait aturan mengenai pelaksanaan transaksi melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce, baik dari sisi pelaku usaha (merchant), konsumen, maupun produk, pelaku usaha wajib memiliki izin usaha.

Regulasi dari Pemerintah resmi mewajibkan mereka yang berjualan di toko online atau e-commerce memiliki izin usaha tersebut, tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Terkait hal tersebut, sejumlah pedagang e-commerce di Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah mengetahui rencana akan diberlakukannya izin usaha.

"Saya mengikuti regulasi saja dan setuju, karena hal ini untuk memajukan perekonomian di antaranya penguatan mata uang rupiah, namun di sisi lain pemerintah harus fair dalam penentuan izin usaha tersebut," ujar salah seorang pedagang e-commerc e di Banjarmasin, Ririn Reni Idawati kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (6/12/2019).

Kisah Anak Andi Soraya yang Jadi Kasir, Meski Mantan Steve Emmanuel itu Sudah Nikahi Pengusaha Kaya

Ancaman Ayu Ting Ting Saat Pernikahan Sirinya Diungkap Sosok Ini, Ruben Onsu Bereaksi

Ada Menu Angkringan Khas Roditha Sambut Tahun Baru 2020

Puluhan Pelajar di Banjarbaru Terserang Hepatitis A, Mata dan Kulitnya Berwarna Kuning

Ditambahkannya, terhadap kegiatan usaha PMSE ini bakal berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan, pemerintah harus memperhatikan dan membedakan pajak penghasilan berdasarkan omzet.

Menurut Reni, pelaku e-commerce yang memiliki penghasilan lebib dari 1 miliar per tahun yang wajib dikenakan pajak penghasilan.

Berlakunya regulasi ini, tidak akan merugikan maupun memberatkan pelaku usaha khususnya UMKM yang masih, apabila pemerintah bijak dalam menentukan pajak penghasilan.

"Berdasarkan regulasi yang ditetapkan, saya harus patuh untuk bikin izin usaha sehingga dari segi legalitas terjamin. Sehingga saya tetap bisa memasarkan barang dan produk baik melalui media sosial, maupun marketplace," ucapnya.

Sementara itu, pengusaha online kerajinan tangan khas Kalimantan, Akhmad Fitrianor juga sudah mengetahui rencana regulasi tersebut. Namun diakuinya, belum mengetahui pasti terkait soal pajak yang diberlakukan.

"Jika dikenai pajak, tentunya saya tidak setuju, karena alasan pelanggan belanja di toko online adalah harganya yang relatif lebih murah, jika harganya naik, pelanggan mungkin akan lebih memilih belanja di toko biasa," tandasnya.

Menu Keto Diet Kini Tersedia di Rustic Bistro, Ada Gingger Lemon Bikin Hangat dan Relax

Ngobrol and Sharing with Najwa Shihab , Mbak Nana Ajak Mahasiswa UMB Aktif di Organisasi

Demi Menjamu Jemaah Haul Guru Sekumpul, Warga Kupang Tapin Gotong Royong Kumpulkan Kayu

Kendati demikian, dia pun akan tetap mengurus perizinan usaha sesuai regulasi, agar dapat terus berjualan di marketplace.

Bisnis UMKM sektor kerajinan tangan khas Kalimantan yang digelutinya meliputi mandau, tikar purun, minyak urut dayak, dan masih banyak kerajinan lainnya.

"Harga yang dibanderol bervariasi tergantung jenis kerajinannya, untuk Mandau dibanderol Rp 100.000 sampai dengan Rp 1 jutaan lebih. Lalu tikar purun dijual seharga kisaran Rp 10.000, serta minyak urut di kisaran harga Rp 30.000 sampai dengan Rp 100.000an," urainya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)

Penulis: Mariana
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved