Awasi Dampak Pencemaran, Fawahisah Sebut Dewan Sudah Gelontorkan Anggaran ke LH

BANJARMASINPOST.CO.ID,BATULICIN - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tanhabumbu H Fawahisah Mahabatan mengatakan, pemerintah daerah melalui legislatif setiap tahun telah menggelontorkan anggaran ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Menurut Fawahisah politisi dari Fraksi Partai Aman Nasional (PAN), anggaran hampir mencapai miliaran atau ratusan juta digelontorkan ke DLH agar melakukan pemantauan secara intens terkait pencemaran.

Dengan harapan penggelontoran anggaran yang dinilainya lebih dari cukup, agar masyarakat tidak terus terdampak persoalan diakibatkan pencemaran.

Tidak hanya itu, lanjut Fawahisah, untuk lebih mengintenskan kegiatan DLH pernah ditambah laboratirium. Tidak hanya berfungsi mengontrol kualitas air yang ada di Tanahbumbu.

• Perasaan Ayu Ting Ting ke Raffi Ahmad Diungkap Sosok Ini, Nama Shaheer Sheikh Pun Disebut, Ganjalan?

• Tutup saat Libur Natal dan Tahun Baru, Jangan Khawatir Perbankan di Kalsel Tetap Berikan layanan Ini

• Resmikan KSN Expo, Mensos Juliari P Batubara Sebut Kalsel Daerah Tepat Pelaksanaan Peringatan HKSN

• Hunian Mewah Nikita Mirzani Diserbu! Ulah Billy Syahputra Buat Takut Orang Dekat Nyai

"Pekerjaam utamanya (DLH) adalah itu. Kalau tidak salah membeli alatnya Rp 17 miliar lebih," terang anggota Komisi III ini.

Bahkan tidak hanya pelengkapan fasilitas, anggaran yang digelontorkan hampir mencapai Rp 1 miliar untuk personel DLH digunakan untuk monitoring. Baik mingguan, bulanan hingga triwulan.

"Jadi mereka harus lebih intensif melakukan itu, karena anggarannya sudah diberikan," jelasnya.

Dengan digelontorkan anggaran monitoring apakah sudah maksimal pasca dan pra adanya pencemaran? , Lanjut Fawahisah, melihat dari beberapa perjalanan DLH lakukan. Selalu ditemukan pencemaran begitu ada laporan masyarakat.

• NEWSVIDEO : Hanguskan 42 Rumah, Kebakaran di Pekapuran Juga Bikin Seorang Warga Luka Bakar

• Divonis 12 Tahun Penjara karena Pencabulan, Pimpinan Ponpes di Limpasu Ini Pikir-pikir

"Memang sudan intens dibanding yang dulu-dulu. Makanya mereka (DLH) minta anggaran lebih untuk monitoring. Dan, sudah dianggarkan. Dan, sekarang memang intens," ucapnya.

Hanya saja tidak lanjut dari temuan-temuan tersebut. "Misal ada temuan, terus tindakannya apa. Karena itu kan ada undang-undangnya agar ada efek jera dari yang melanggar. Jangan selesai di bawah dan di atas meja saja. Kenapa terulang-ulang karena selesai di bawah dan di atas meja saja. Tidak diteruskan ke paradigma hukumnya," pungas Fawahisah. (banjarmasinpost.co.id/helriansyah)