Berita Banjarmasin

Walhi, LSM dan Warga Meratus HST Kalsel Tak Perlu Khawatir Adanya Upaya PK dari Penambang Batu Bara

Masyarakat Meratus, Walhi dan LSM di Kabupaten HST, Kalsel, tak usah khawatir jika perusahan besar penambangan batu bara mengajukan PK atas putusan MA

ISTIMEWA
Masdari Tasmin 

BANJARMASINPOST.CO.ID,BANJARMASIN - Masyarakat atau warga Meratus, Walhi dan LSM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel, diminta tak usah khawatir jika perusahan besar penambangan batu bara mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung RI yang memenangkan gugatan Walhi dalam mempertahankan Pegunungan Meratus.

Itu diikatakan pengamat hukum sekaligus pengacara senior Banua, Masdari Tasmin, terkait upaya penyelamatan kawasan Meratus di HST.

Diketahui, baru-baru ini  keluar putusan Mahkamah Agung RI yang memenangkan gugatan Walhi tersebut.

Namun demikian, menurut UU Mahkamah Agung, memang masih terbuka pintu kepada perusahaan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Tiga Unit Truk Angkutan Buah Sawit Ditilang karena Melanggar ini

Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Pejabat Publik di Banjarmasin, Polisi Tembuskan SPDP ke Jaksa

Proyek Perpustakaan di Batulicin Tanah Bumbu KalselTerancam Terbengkalai

NEWSVIDEO: Penemuan Ustadz Muhammad Nasroh Nasir RA Memberi Semangat Orang Dewasa Menghapal Quran

Hanya, kata Masdari, hal itu dengan syarat harus dibuktikan adanya alasan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari hakim agung pemeriksa kasasi atau adanya novum.

"Artinya, adanya keadaan hukum baru yang baru ditemukan yang belum pernah diajukan dalam persidangan yudex facti dan yudex yuris dan novum tersebut sangat menentukan," paparnya.

Ditambahkannya, putusan PK Mahkamah Agung RI, ada 2 kemungkinan.

Pertama, mengabulkan permohonan PK dari perusahaan yang isinya membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI.

Sekaligus, mengadili sendiri yang isinya mungkin menolak gugatan Walhi atau menyatakan gugatan Walhi tidak dapat diterima.

Kedua, menolak permohonan PK dari perusahaan yang artinya putusan kasasi Mahkamah Agung RI tetap berlaku.

Perampas Ponsel Santri di Martapura Kalsel Dibekuk Petugas Polres Banjar

NEWSVIDEO : Mulai Hari Ini, Kartu Tes Peserta Ujian CPNS Sudah Bisa Diambil

Namun menurutnya, apabila putusan PK Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan PK dari perusahaan, itu baru merupakan sengketa hukum administrasi. Sedangkan sengketa keperdataannya, masih dapat dilakukan oleh masyarakat HST dengan cara melakukan gugatan class action.

"Kami juga siap mendampingi masyarakat HST nantinya, jika mau mengajukan class action," ucapnya kepada Banjarmasinpost.co.id. (Banjarmasinpost.co.id/Irfani)

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved