Ekonomi dan Bisnis

Mulai Bulan Depan, Karyawan Bergaji hingga Rp 200 Juta Per Tahun Bebas Pajak Penghasilan

Pemerintah secara resmi mengumumkan bakal menanggung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atau pajak gaji karyawan dalam waktu enam bulan.

Mulai Bulan Depan, Karyawan Bergaji hingga Rp 200 Juta Per Tahun Bebas Pajak Penghasilan
KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (26/2/2020). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah secara resmi mengumumkan bakal menanggung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atau pajak gaji karyawan dalam waktu enam bulan.

Adapun langkah tersebut merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meredam dampak virus corona terhadap perlambatan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarawati pun menjelaskan, pemerintah bakal menanggung 100 persen PPh pasal 21 pekerja dengan pendapatan sampai dengan Rp 200 juta per tahun. Artinya, pekerja dengan pendapatan hingga Rp 16 juta per bulan bakal digratiskan pajak gaji karyawannya.

"Kita akan memberikan skema relaksasi pajak PPh pasal 21 dengan memberi, bahwa mereka bisa membayar, atau jika perusahaan yang membayarkan kita dalam hal ini pemerintah akan menanggung 100 persen atas pajak penghasilan pekerja yang memiliki income sampai dengan Rp 200 juta per tahun," jelas Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Sebelumnya Cuma Sakit Tenggorokan, Ternyata Mendagri Australia Peter Dutton Positif Virus Corona

UPDATE Covid-19, Jumat 3 Maret 2020 Ini 3 Pasien Dinyatakan Meninggal, Jadi Total 4 Orang

BERLANGSUNG Link Indosiar! Live Streaming Persebaya vs Persipura, TV Online Vidio.com Liga 1 2020

VIDEO 33 Tersangka Diringkus Satresnarkoba Polres Tanahbumbu Selama Operasi Antik Intan 2020

SESAAT LAGI Link OChannel! Live Streaming Borneo FC vs Persela, TV Online Vidio.com Liga 1 2020

Bendahara Negara pun menjelaskan, relaksasi PPh pasal 21 tersebut bakal berlaku untuk semua industri manufaktur baik untuk perusahaan yang masuk dalam kategori Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) maupun non KITE.

"Industri manufaktur di mana karyawan kemungkinan terdampak besar akan mendapat skema relaksasi PPh pasal 21 yang akan ditanggung pemerintah, untuk karyawan dengan pendapatan sampai dengan Rp 200 juta per tahun," jelas dia.

Sri Mulyani pun memaparkan, relaksasi PPh pasal 21 bakal mulai diberlakukan mulai April 2020.

Selain itu, untuk nilai dari relaksasi PPh pasal 21 tersebut diestimaksikan mencapai Rp 8,6 triliun.

Bendahara Negara berharap, dengan relaksasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, untuk industri manufaktur yang tertekan arus kasnya bisa berkurang beban perpajakannya.

"Ini diberikan selama enam bulan dan dimulai dari gaji April ini. Sehingga nanti akan sampai dengan September. Nilai dari relaksasi PPh 21 karyawan akan sebesar Rp 8,6 triliun, yang dihitung berdasarkan estimasi kinerja perusahaan tahun 2019," jelas dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mulai April, Karyawan Bergaji hingga Rp 16 Juta Per Bulan Bebas Pajak Penghasilan",

Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved