Masa Pandemi DPRD Kalsel Tetap Agendakan Dinas ke Luar Daerah di Bulan Juni, Demi Tugas Ini

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meski belum dipastikan status darurat nasional Covid-19 akan dicabut atau diperpanjang, namun DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Kalsel, sudah mengagendakan perjalanan dinas ke luar daerah di bulan Juni 2020.

Pemerintah Pusat belum secara resmi mencabut status darurat nasional Covid-19. Jika tidak diperpanjang, status tersebut akan berakhir di penghujung Mei 2020.

Dari hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK, Selasa (26/5/2020), ada total enam hari kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalsel direncanakan dilakukan di luar Kalsel.

Yaitu pada Tanggal 18 hingga 20 Juni 2020 dan pada Tanggal 25 hingga 27 Juni 2020 dengan keterangan agenda studi komparasi/konsultasi Komisi-Komisi DPRD Provinsi Kalsel ke lembaga atau instansi di luar daerah.

• Kisah Perawat di Ruang Isolasi Covid-19 RSHHB Kandangan, Bertahan dengan Kekuatan Ikhtiar dan Doa

• Potret Janda Habib Usman Yang Kini Jualan Seprai, Beda Nasib Dengan Kartika Putri

• Link Live Streaming TV One ILC Malam Ini, Ada dr Tirta Bahas Tema Corona Simalakama Bangsa

• Beginilah Sosok Mantan Terindah Nagita Slavina, Persunting Chef Pastry Cantik

Ditemui usai memimpin Rapat Banmus, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian nyatakan ada beberapa hal penting yang perlu dikoordinasikan dan dikonsultasikan sehingga direncanakannya perjalanan dinas ke luar daerah meski di masa pandemi.

Diantaranya yaitu konsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya Kalsel dalam menghadapi resiko kebakaran hutan di Kalsel jelang musim kemarau.

"Pertama kerjasama soal penanganan Covid-19, lalu terkait pencegahan dan penanganan Karhutla, karena Juni-Juli diprediksi sudah kemarau," kata H Supian.

Selain itu, perihal pemutakhiran dan sinkronisasi data sosial antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota di Kalsel juga akan menjadi fokus perjalanan dinas DPRD Provinsi Kalsel.

Dengan agenda demikian, H Supian juga sempat sampaikan beberapa tujuan perjalanan dinas DPRD Provinsi Kalsel, diantaranya Kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian Kehutanan di Jakarta serta instansi atau lembaga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

• Driver Jasa Ekspedisi Wajib Bawa Surat Bebas Covid-19, Asperindo Kalsel Akui Keberatan

• Perbatasan Masuk Kalteng Diperketat, Peternak Ayam Potong di Kalsel Ancam Boikot, Ini Dampaknya

H Supian menekankan jika dilaksanakan, maka perjalanan dinas akan diikuti dengan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penularan Covid-19.

"Kami akan di tes swab dulu, kalau pun ada yang menunjukkan indikasi mengkhawatirkan, pasti ini akan dievaluasi lagi," tutupnya.

Salah satu Anggota DPRD Provinsi Kalsel dari Fraksi Golkar, Hj Syarifah Rugayah tak menampik merasakan kekhawatiran untuk melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah di masa pendemi saat ini.

Namun menurutnya, Ia akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah tersebut jika urgensi dan manfaat dari perjalanan besar untuk daerah Kalsel.

"Khawatir pasti karena kesehatan hal yang utama, tapi kalau urgensi dan manfaatnya besar untuk daerah baru saya mau berangkat. Yang pasti akan ekstra hati-hati," kata Hj Syarifah.

• Kadishub Palangkaraya: Kami Hanya Menjalankan Aturan Pimpinan Saja

• Perbatasan Masuk Kalteng Diperketat, Peternak Ayam Potong di Kalsel Ancam Boikot, Ini Dampaknya

• Begini Cara Mengurus SIKM di corona. jakarta.go.id, Supaya Lancar Keluar Masuk Jakarta