Pilkada Kabupaten Banjar 2020

Dua ASN Pemkab Banjar Langgar Kode Etik, Bawaslu Sebut Sanksi Bupati

Komisi ASN memberi tahu Bawaslu Kabupaten Banjar bahwa oknum ASN terlibat pilkada memang bersalah dan selanjutnya diberi sanksi oleh Bupati Banjar.

BANJARMASINPOST.CO.ID/MILNA SARI
Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar Divisi Penindakan Pelanggaran M Syahrial Fitri, Rabu (3/6/2020). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Banjar dinyatakan resmi telah melanggar kode etik ASN, lantaran mencalonkan diri dalam pilkada namun tidak mundur dari ASN.

Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar Divisi Penindakan Pelanggaran, M Syahrial Fitri, dua ASN berinisial MT dan F terbukti melanggar kode etik. Pada 13 Mei lalu terangnya Bawaslu mendapatkan surat rekomendasi dari KASN mengenai hasil pelaporan dari Bawaslu Kabupaten Banjar.

"Pada 18 Februari lalu sudah kami tindaklanjuti pelanggaran tersebut ke KASN dan 13 Mei kemarin kami mendapatkan rekomendasi dari KASN mengenai hasilnya. KASN berdasarkan hasil kajian hukumnya terhadap kajian hukum Bawaslu Kabupaten Banjar menyatakan bahwa keduanya terbukti melakukan pelanggaran kode etik," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (3/6/2020).

Namun, surat rekomendasi untuk pemberian sanksi atas pelanggaran tersebut, jelas Syahrial, diberikan ke Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian untuk ditindaklanjuti. 

"Dari surat tersebut, yang bersangkutan mendapatkan sanksi moral," tambahnya.

Pilkada 9 Desember 2020, KPUD Kabupaten Banjar Masih Tunggu Juknis

VIDEO Tiga Aparatur Sipil Negara Maju Pilkada Banjar, Bawaslu Banjar Kirim Surat ke Komisi ASN

Pilkada Kalsel 2020, Verifikasi Ganda Berlangsung, Ketua KPUD Banjar Muhaimin Ungkap Hal Ini

Menuai Pro Kontra, Golkar Hapus Biaya Daftar Bakal Calon Bupati/Wabup di Pilkada Banjar

3 Bacalon Bupati-Wabup Pilkada Banjar 2020 Jalur Independen Lolos, Ini Sosok Raih Dukungan Tertinggi

Sanksi moral, lanjutnya, diberikan selama 14 hari sesuai PP 53 tahun 2010 tentang penerapan sanksi moral.

Sanksi ini, jelas Syahrial, bisa dikategorikan sebagai sanksi yang masih ringan dibanding sanksi sedang dan keras.

Kedua belah pihak terangnya harus melaksanakan sanksinya jika tidak maka akan ada tindakan lanjut yang bisa dilakukan KASN dan BKN terutama berdampak pada posisi karir.

Ditanya terkait surat rekomendasi yang disampaikan ke Pemkab Banjar, sambung Syahrian, berdasarkan informasi yang mereka terima surat sudah sampai di tangan bupati. 

"Tanggal 19 Mei kemarin surat sudah di tangan Bupati. Namun untuk tindaklanjut pemberian sanksi masih belum ada kabar, kedepan kami akan silaturrahmi dengan Pemkab Banjar terkait sanksi  sudah diberikan atau tidak," jelasnya.

Sanksi moral kepada dua ASN Pemkab Banjar tersebut jelasnya merupakan suatu bentuk pendidikan moral khususnya kepada ASN agar lebih cermat dan hati-hati.

"Karena aturannya sekarang beda dengan dulu, ASN boleh maju dalam pilkada tanpa harus mengundurkan diri," tambahnya.

Seperti diketahui, pada Pilkada serentak 2020 inim Kabupaten Banjar menjadi salah satu kabupaten yang menyelenggarakan. 

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

Penulis: Milna Sari
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved