Berita Kalsel

Perjuangkan Nasib Guru Honorer, Komisi IV DPRD Kalsel Kirim Surat ke Komisi X DPR RI, Begini Isinya

Simpati nasib para guru dan tenaga kependidikan di Kalsel masih berstatus honorer, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, layangkan surat ke DPR RI.

Perjuangkan Nasib Guru Honorer, Komisi IV DPRD Kalsel Kirim Surat ke Komisi X DPR RI, Begini Isinya
istimewa/Humas DPRD Kalsel
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, HM Lutfi Saifuddin

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Simpati nasib para guru dan tenaga kependidikan di Kalsel yang masih berstatus honorer, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, HM Lutfi Saifuddin layangkan surat rekomendasi ke DPR RI.

"Kami layangkan Surat Rekomendasi resmi dari DPRD Provinsi Kalsel ke Komisi X DPR RI," kata Lutfi, Senin (27/6/2020).

Surat ini kata Lutfi menyuarakan teriakan dari para guru dan tenaga kependidikan honorer yang tergabung dalam kelompok Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) 35+ Kalsel yang mengadu ke Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel.

Dimana mereka yang sudah belasan dan bahkan puluhan tahun mengajar sebagai guru hingga saat ini berusia lebih dari 35 tahun masih belum bisa naik statusnya menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Padahal, syarat batas usia pendaftaran CPNS guru untuk tingkat SMA/SMK sederajat maksimal 35 tahun.

Covid-19 Masih Tinggi, Wakapolresta Banjarmasin : THM dan Karaoke Belum Boleh Buka

Abrasi Pantai Ujung Pandaran Teluk Sampit Makin Mengkhawatirkan, Bangunan Rumah Betang pun Terancam

Jalani Rapid Test, 20 Karyawan dan Nakes di RSUD Sultan Suriansyah Reaktif

Pilkada Kalsel 2020 - DPD Golkar Kalsel Usulkan Duet Sahbirin-Muhidin ke DPP, Begini Pertimbangannya

Menurut Lutfi, pihaknya sependapat dengan usulan kelompok GTKHNK 35+ Kalsel yang menuntut kebijakan Pemerintah Pusat sebagai pemegang kebijakan penerimaan CPNS untuk bisa memberikan kesempatan mengikuti tes atau bahkan mengangkat para guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori tanpa tes.

Pasalnya kata Politisi Gerindra ini, para guru dan tenaga kependidikan honorer tersebut khususnya yang sudah belasan dan puluhan tahun mengajar tidak diragukan lagi kompetensinya.

"Kalau bisa malah tidak perlu pakai tes. Kami yakin guru guru yang sudah belasan tahun mengajar ini kemampuannya sudah teruji, jadi pengabdiannya yang harus dihargai," kata Lutfi.

Terpisah, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Kalsel, Adnani yang juga termasuk kelompok GTKHNK 35+ berharap DPR RI dan Pemerintah bisa membuat kebijaksanaan atas permintaan mereka.

Permintaan ini kata Adnani juga merupakan hasil rapat Koordinasi GTKHNK 35+ di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain meminta agar pemerintah mengangkat para guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori yang sudah berpengalaman mengajar serta tak berkesempatan lagi mengikuti CPNS, pihaknya juga meminta agar pemerintah tidak menggeser para guru dan tenaga kependidikan di kelompok GTKHNK 35+ jika ada PNS guru yang baru.

"Kalaupun ada guru CPNS baru diterima, kami inginkan supaya tidak begitu saja menggantikan posisi kami," terangnya.

Menurut Adnani, setidaknya ada sebanyak 728 guru dan tenaga kependidikan honorer yang mengajar di SMA/SMK sederajat di Kalsel yang termasuk dalam kelompok GTKHNK 35+.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody) 

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved