Petani Membakar Jerami Jadi Sorotan dalam Rapat Karhutla BPBD Kalsel

Editor:  Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kebakaran di lahan pertanian menjadi isu mengemuka, di luar tema pengaktifan Posko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang digelar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel  ), Selasa (28/7/2020).

Sebab, dari data yang disampaikan tenaga ahli BPBD Provinsi Kalsel, Wahyuddin, selama 2019 terjadi 2.353 kebakaran di lahan seluas 336,61 hektare hutan.

"Sedangkan seluas 6796,48, areal penggunaan lain APL termasuk pertanian. Artinya, selain semak belukar, juga banyak lahan pertanian yang terbakar. Tujuannya setelah ditanya ke petani itu sengaja dibakar untuk pupuk. Soalnya, kalau tidak dibakar, maka akan muncul hama padi jika nanti ditanam," tandas Wahyuddin.

Karena itu, saran dia, untuk bisa mempersamakan persepsi, apakah petani ini dilarang bakar atau dibolehkan.

"Memang ada aturan yang membolehkan dibakar selama dua hektare. Tapi kalau ini semua serempak, kan bahaya juga. Jadi harus ada solusi dan satu pemahaman soal ini. Sementara, kesejahteraan petani masih menggunakan pembakaran jerami ini untuk pupuk. Sebab, biaya murah dan efisien, tapi mereka tak mengerti dampaknya, " kata dia.

• Sodetan dari Irigasi Riam Kanan di Kalsel untuk Cegah Karhutla Dekat Bandara

• Antisipasi Ancaman Karhutla, BPBD Kalsel Uji Coba Alat Pemadaman di Danau Cermin Banjarbaru

• Brigdal Lakukan Patroli Gabungan dengan Manggala Agni di Daerah Rawan Karhutla

• VIDEO Bandara Tidak Boleh Ada Asap, Guntung Damar Akan Ditenggelamkan

Jika memang ada kompensasi, ke petani bisa saja kemudian didata agar tidak membakar namun solusi harus ada. Namun ini perlu perencanaan dan penganggaran soal kompensasinya.

Karena itu dalam rapat, Pelaksana Tugas Kepala BPBD, Roy Rizali Anwar, menyarankan untuk membuat rapat lanjutan soal khusus pertanian ini dan diharapkan dilibatkan jika ada dalam tim karhutla.

"Kalau perlu, undang ahli pertanian, bagaimana solusinya, ada tidak teknologi yang dijangkau oleh warga agar pertaniannya subur," tandasnya.

Perwakilan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Novian Noor, dalam rapat mennaggapi soal dilema lahan pertanian ini.

"Kami sedang menginstruksikan ke jajaran paling bawah di bidang pertanian, tidak untuk membakar. Kami di lapangan ada kekuatan sebanyak 3.000 dari penyuluh pertanian juga bisa disampaikan ke petani. Karena itu kami akan kordinasi dengan BPBD bagaimana materi sosialisasi untuk disampaikan ke penyuluh dan ke petani yang totalnya ada 350.000 di Kalsel untuk bisa memahami bahaya dan konsekuensi hukum karhuta ini," kata dia.

Dijelaskannya, pasti alasan petani kesejahteraan, penurunan pendapatan, karena tidak membakar jerami.

"Sebenarnya, jerami tidak dibakar, ada solusinya. Karena beberapa tahun ini ada penelitian termasuk pihak swasta, untuk jerami dipotong paling bawah, lalu jerami disemprot obat dan bisa mempercepat pembusukan. Setelah pembusukan, nanti jerami itu akan jadi pupuk. Setelah itu, tinggal pengolahan pertanian dengan baik dan benar. Jadi, tak perlu dibakar. Nah teknologi atau cara itu yang akan kami juga sosialisasikan," kata dia.

(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)