Wabah Corona di Kalsel

Cegah Penyebaran Covid-19 di Perkantoran Pemprov Kalsel, Gubernur Instruksikan Ini

Gubernur Kalsel minta SKPD di Pemprov Kalsel tidak menggelar rapat dengan kontak fisik dan tatap muka secara langsung untuk cegah penyebaran Covid-19.

BANJARMASINPOST.CO.ID/ACHMAD MAUDHODY
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Kalsel sekaligus Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, HM Muslim, mengatakan amanat Gubernur tentang pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor Pemprov Kalsel, Sabtu (1/8/2020). 

Editor:  Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menyadari potensi bahaya penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) di area perkantoran, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Sahbirin Noor, menginstruksikan untuk diminimalkannya aktivitas kontak langsung di lingkungan perkantoran Pemprov Kalsel.

Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Kalsel, H M Muslim.

"Sudah ada instruksi Pak Gubernur melalui Pak Sekretaris Daerah (Sekda) yang disampaikan ke semua Kepala SKPD," kata Muslim dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (1/8/2020).

Menurut Muslim, dalam instruksi tersebut, Gubernur Kalsel meminta para SKPD di lingkup Pemprov Kalsel untuk tidak menggelar rapat-rapat dengan kontak fisik dan tatap muka secara langsung.

Demi Kemandirian, Sebagian Ponpes di Kalsel Membentuk Koperasi untuk Lakukan ini

Meski Pandemi, Gerak Jalan HUT RI di Kalsel Tetap Digelar, Hadiah Ratusan Juta

Tes Swab Massal di Kalsel, Pelaksanaan Mulai Jumat Pertengahan Agustus 2020

Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Obral Ikan Segar

Maka rapat-rapat kerja diinstruksikan untuk dilakukan dengan menggunakan media-media virtual dan upaya pengoptimalan pelaksanaan serta pengawasan protokol kesehatan juga digencarkan.

Tentu tak hanya sebatas di perkantoran lingkup Pemprov Kalsel saja, namun menurut Muslim untuk mendukung upaya pencegahan Covid-19 secara luas Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 066 Tahun 2020 tentang Panduan Tatanan Masyarakat yang Produktif dan Aman Covid-19 pun sudah diterbitkan.

Pergub ini menjadi pedoman bagi pemerintah, instansi dan institusi, serta seluruh masyarakat di Kalsel.

Dalam Pergub diatur terkait pelaksanaan kegiatan di sekolah atau institusi pendidikan, tempat kerja, rumah ibadah, fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, dan pergerakan orang ataupun barang menggunakan moda transportasi di wilayah Kalsel.

Dimana pemerintah daerah bersama TNI dan Polri melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Pergub tersebut.

Bahkan setiap orang atau badan usaha yang melanggar diancam sanksi administratif.

Sanksinya mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, hingga pencabutan izin.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved