Bisnis Techno

TikTok Marah Disebut Mengancam Keamanan Nasional dan Siap Gugat Kabinet Trump ke Pengadilan

Peseteruan aplikasi TikTok dan Presiden Donald Trump semakin memanas saja, bahkan TikTok bakal menggugat Kabinet Trump ke Pengadilan

Editor: Didik Triomarsidi
TechSpot
Ilustrasi Aplikasi TikTok 

Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Setelah dituduh mengancam keamanan nasional, aplikasi video TikTok pada Sabtu (22/8/2020) akan menggugat kabinet Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke pengadilan.

Di saat ketegangan meningkat antara AS dan China, Trump menandatangani perintah eksekutif pada 6 Agustus yang memberi waktu 45 hari kepada warga "Negeri Paman Sam" untuk berhenti berbisnis dengan ByteDance, perusahaan induk TikTok di China.

Tenggat waktu itu juga merupakan batas akhir penjualan operasional TikTok di AS ke perusahaan di negara tersebut.

"Meskipun kami sangat tidak sependapat dengan keprihatinan pemerintah, selama hampir satu tahun kami berusaha terlibat dengan itikad baik untuk memberikan solusi yang konstruktif."

Bukan Cuma di Amerika, Microsoft Ingin Akuisisi TikTok di Seluruh Dunia Sebesar Rp 733 Triliun

Pesaing TikTok, Instagram Reels Resmi Meluncur di 50 Negara, Disematkan dalam Instagram Camera

Setelah Berolahraga saat Pandemi Corona, Sebaiknya Mandi Air Dingin atau Air Panas?

"Yang kami temui adalah kurangnya proses hukum karena pemerintah tidak memperhatikan fakta dan mencoba memasukkan dirinya ke dalam negosiasi antara bisnis swasta," kata TikTok dalam pernyataan yang dikutip AFP Minggu (23/8/2020).

"Untuk memastikan bahwa aturan hukum tidak diabaikan dan perusahaan kami serta pengguna diperlakukan secara adil, kami tidak punya pilihan selain menentang Perintah Eksekutif melalui sistem peradilan."

TikTok menambahkan, mereka akan mengajukan gugatannya minggu depan.

Trump mengklaim TikTok dapat digunakan oleh China untuk melacak lokasi karyawan federal, membuat dokumen untuk memeras orang, dan melalukan spionase ke perusahaan.

ByteDance membantahnya dengan mengatakan tidak pernah memberikan data pengguna di AS ke pemerintah China, dan Beijing pun mengecam keras Trump yang dituding melakukan tindakan politis.

Kebijakan yang ditempuh AS ini dilakukan jelang pemilu 3 November mendatang , di mana Trump yang tertinggal di belakang Joe Biden dalam jajak pendapat, berkampanye secara lantang tentang pesan anti-Beijing.

Trump dan China

Trump semakin konfrontatif terhadap China, menentangnya di bidang perdagangan, militer, dan ekonomi.

Tak lama setelah Trump mengumumkan manuvernya melawan TikTok pada awal Agustus, AS memberi sanksi ke pemimpin eksekutif Hong Kong Carrie Lam, atas tindakan keras usai demo pro-demokrasi tahun lalu.

Microsoft dan Oracle disebut sebagai kandidat terkuat untuk mengelola TikTok di AS.

Laporan-laporan yang dikutip AFP menerangkan, Oracle yang diketuai Larry Ellison telah mengumpulkan jutaan dana kampanye untuk Trump.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved