Ketua Komisi II DPRD Tapin Soroti Minimnya Anggaran Sektor Pertanian, Hanya 2,6 Persen dari APBD

Editor: Syaiful Akhyar

BANIARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Menyikapi rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021,

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tapin Wahyu Nugroho Ranoro menyoroti rendahnya porsi anggaran dalam APBD Kabupaten Tapin untuk sektor pertanian, yakni hanya sebesar 2,6 persen dari total APBD Kabupaten Tapin.

Menurutnya kondisi itu tidak sejalan dengan tema prioritas pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2021 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan”.

Dengan tiga fokus pembangunan; 1) Pemulihan ekonomi (pertanian - pangan, pariwisata, industri dan investasi), 2) Pemulihan kinerja IKM dan UKM, dan 3) Peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

• Kebijakan Umum Anggaran 2021 Kabupaten Tanahlaut Tuntas Dibahas, Begini Harapan Warga Tanahlaut

• Bamin Subbaghumas Polres Banjarbaru Dapat Piagam Penghargaan dari Kapolda Kalsel, Ini Prestasinya

• Opini - Melawan Bumbung Kosong

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tapin ini menjelaskan, sebagai daerah yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, Pemerintah Kabupaten Tapin, seharusnya mengalokasikan dana yang besar untuk sektor pertanian. Hal itu, dilakukan agar sektor pertanian di Kabupaten Tapin bisa bersaing dan maju.

"Untuk mendukung produktivitas para petani dalam menyediakan hasil produknya perlu didorong peningkatan anggaran pertanian, sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor pertanian dapat meningkat. Dari jumlah anggaran tersebut bisa diberikan dalam bentuk hibah, program dan kinerja," katanya sesuai rilis Fraksi PDIP Kabupaten Tapin, Selasa (1/9/2020).

Lelaki yang akrba disapa Pakde Wahyu, berbicara sektor Pertanian mencakup beberapa subsektor didalamnya, seperti perkebunan, peternakan, penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.

“Kita melihat semenjak dilakukan penggabungan rumpun pertanian mulai awal Tahun 2017 dalam satu dinas, Bidang Perkebunan dan Peternakan tidak mendapatkan porsi anggaran yang memadai dibanding saat masih dalam Dinas tersendiri," tambahnya.

Wakil Rakyat yang baru saja menyandang gelar Sarjana Administrasi Bisnis ini mengenang, bagaimana daerah sekitar tempat tinggalnya di Kecamatan Salam Babaris yang merupakan daerah penghasil komoditas karet saat ini sudah sangat tidak menjadi primadona lagi karena harga karet yang terus turun.

"Dulu kita punya program unggulan daerah adalah perkebunan karet, harusnya saat ini kita bisa berinovasi agar dapat kembali bangkit dan menghasilkan lagi," kenangnya.

Sementara di subsektor peternakan, seperti ternak sapi, pengembangannya oleh petani hanya dengan modal sendiri.

Padahal, program pembangunan sektor peternakan khususnya sapi merupakan upaya mendukung swasembada daging nasional.

Peran pemerintah daerah nampaknya kurang serius dalam memberikan dukungan bagi peternakan sapi, padahal Tapin menargetkan swasembada daging tahun 2022.

Terbukti, pada empat tahun terakhir penguatan pembangunan sektor peternakan, khususnya pengembangan sapi, tidak mendapatkan dukungan dana APBD Kabupaten Tapin.