Ketua Komisi II DPRD Tapin Soroti Minimnya Anggaran Sektor Pertanian, Hanya 2,6 Persen dari APBD

Dengan dukungan anggaran yang mencukupi pada sektor Pertanian menurutnya bisa ikut mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Tapin.

Sebab, dengan meningkatnya hasil pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, maka perekonomian para petani juga akan semakin membaik.

Lebih lanjut Wahyu Nugroho Ranoro menyampaikan akan mengusulkan agar dapat melaksanakan program dan anggaran yang memadai supaya Dinas Pertanian kembali dipisah misalnya dengan mengeluarkan bidang peternakan dan perkebunan menjadi Dinas Peternakan dan Perkebunan seperti OPD provinsi Kalsel.

"Kita mengharapkan Pemda melakukan kajian dan analisa untuk perubahan struktur dan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan membentuk Dinas Peternakan dan Perkebunan, sehingga program dan anggaran dapat maksimal seperti dulu lagi. Dan untuk Dinas Pertanian bisa digabung dengan Dinas Ketahanan Pangan yang masih satu rumpun menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, jadi tidak menambah jumlah OPD yang ada," tutupnya.

(banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid)