Trasfer Dana Pusat Anggaran 2021 Bakal Berkurang Rp 132 Miliar, Begini Tanggapan Angota DPRD HSS

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN -  Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Syamsuri Arsyad menyampaikan, berdasarkan informasi pada portal resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, ada penyesuaian alokasi dana transfer yang diterima daerah pada TA 2021.

Penyesuaian alokasi dana transfer ini juga berimbas terhadap Kabupaten HSS, yang menyebabkan alokasi pendapatan bakal berkurang sekitar Rp 132 miliar dari anggaran yang ada.

 Pengurangan, menurut Wabup, harus segera disikapi untuk mencegah terjadinya defisit anggaran berjalan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya gagal bayar pada saat realisasi anggaran.

Oleh karena itu, Pemkab HSS bakal mengajukan beberapa alternatif solusi yang dibahas bersama DPRD pada proses pembahasan RAPBD 2021, baik bersama komisi-komisi  maupun Banggar DPRD.

Baca juga: Dana Transfer Pusat Berkurang Rp 127 Miliar, Pemkab Banjar Rasionalisasi Anggaran SKPD 20 Persen

Baca juga: VIDEO Dana Transfer Susut Drastis, Bapenda Tala Optimalkan Pendapatan dari Ini

 Menanggapi hal tersebut, anggota Badan Anggaran DPRD HSS Kartoyo, menyatakan, baik Banggar eksekutif maupun legislatif masih melakukan hitung-hitungan, mana yang benar-benar menjadi prioritas, dan mana yang bisa dilakukan efesiensi.

“Pengurangan ini terjadi di semua daerah. Riilmya belum kita lihat,”kata Kartoyo.

 Meski demikian, dia berharap agar sektor seperti pertanian, bidang pangan dan UMKM tetap mendapatkan prioritas. Sebab, kata Kartoyo, sektor itu bisa membangkitkan perekonomian yang sedang terpuruk akibat dampak covid-19.

“Jadi, dukungan anggaran untuk program untuk pertanian, pangan dan sektor ekonomi riil lainnya seperti UMKM tetap harus tetap diperkuat,”katanya.

 Sementara, Yofie Alfiani, anggota Badan Anggaran (Banggar) lainnya setuju jika Pemkab HSS marus benar-benar memilah, anggaran yang lebih prioritas dari beberapa prioritas.

Menurutnya, anggaran yang wajib tercukupi adalah dana penanganan untuk covid 19. Namun penganggaran tanggap daruratnya bisa saja dikurangi berdasarkan hitung-hitungan anggaran sebelumnya.

 “Tapi anggaran BPJS untuk masyarakat, menurut saya wajib dipertahankan. Termasuk anggaran untuk pengentasan kemiskinan,”katanya.

Yofie berpendapat, anggaran yang memungkinkan untuk dipangkas atau efesiensi adalah pembangunan infrastruktur yang bisa ditunda, atau ditangani secara darurat.

Semisal, jalan yang rusak dan berlubang-lubang, bisa dilakukan dengan penambalan dulu, tahun berikutnya baru diaspal mulus.

 Efesiensi menurut Ketua Komisi I DPRD HSS itu, juga bisa dilakukan pada perjalanan dinas yang dibatasi . Termasuk alat tulis kantor, seperti biaya beli kertas dan printout.

Misalnya untuk undangan rapat, tak perlu lagi menggunakan kertas, cukup disampaikan  melalui WA/group WA atau media social sebagai undangan resmi.

Yofie pun menyatakan sependapat efisiensi harus dilakukan di seluruh SKPD, dengan memilah kembali program-program, sehingga yang benar-benar prioritaslah yang didahulukan.

Baca juga: Bupati HSS Ikuti Virtual Meeting dengan BPK RI, Wabup Hadiri Bedah Buku UAS

 Sebelumnya, Wabup menyatakan, solusi mengatasi berkurangnya transfer dana pusat dengan jumlah cukup besar itu bisa dilakukan dengan mengurangi Belanja SKPD, pengeluaran PPKD maupun penyesuaian pada penerimaan RAPBD.

Untuk itu, pihaknya berharap mendapat dukungan seluruh fraksi di DPRD HSS dalam proses penyesuaian tersebut.

“Pembahasan lebih mendalam, dilaksanakan  di internal komisi. Termasuk kemungkinan ada usulan-usulan yang bisa disampaikan lagi”, kata Syamsuri Arsyad. (banjarmasinpost.co.id/hanani)