Tarif Pemakaian Ambulans Memberatkan Masyarakat, Ketua DPRD Kotabaru Janji Evaluasi Perbup

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Retribusi penggunaan mobil ambulans Puskesmas Keliling mematok tarif cukup memberatkan pasien umum, terlebih mereka yang dari keluarga kurang mampu.

Hal ini memantik reaksi anggota dewan.

Wakil rakyat Kotabaru itu berjanji mengevaluasi.

Penetapan tarif diatur Peraturan Bupati (Perbup) nomor 27 tahun 2018.

Baca juga: MOMEN Rabiul Awal & Maulid Nabi Muhammad SAW, Kerjakan Amalan Sholawat, Sedekah dan Puasa

Baca juga: Rabu Dinihari Api Berkobar di Pulau Bromo Mantuil Banjarmasin, 15 Rumah Habis Terbakar

Baca juga: Pasien Covid Sembuh-Baru di Tala Masih Saling Kejar, ini Jumlah yang Jalani Isolasi Mandiri

Pemakaian mobil dikenakan tarif Rp 5.000/kilometer, akan dievaluasi kembali.

Janji itu diungkapkan Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, Rabu (21/10/2020).

"Ada Peraturan Daerah tahun 2012 menjadi turunan Perbup, tapi memang harus kita evaluasi," janji Syairi kepada banjarmasinpost.co.id melalui telepon genggamnya.

Saat ini sudah berproses di Pansus (Pantia Khusus) II.

"Akan direvisi. Makanya akan aku minta teman-tekan Pansus, kalau bisa lebih meringankan masyarakat kenapa tidak. Lagi pula tidak menyalahi aturan kan," ucap Syairi.

Beda yang sudah masuk kepesertaan jamianan sosial, di antaranya jaminan persalinan (Jampersal) sudah ada perlakuan khusus.

Maka dari itu, kata dia, kejadian kemarin pasien jampersal, itu karena miskomunikasi.

Karena itu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama soal transportasi, selain ambulanspuskesmas keliling, pemerintah daerah telah melakukan pengadaan mobil-mobil ambulans desa.

Walau belum merata ke seluruh desa, pengadaan ambulans desa hampir 70 persen.

"Memang target 100 persen, tapi belum bisa karena kondisi APBD. Selain ambulans, kita juga akan memperhatikan infrastruktur lainnya," imbuh Syairi.

Apabila semua desa tersedia ambulance dipastikan transportasi pelayanan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.

"Tinggal mengisi BBM saja, dan itu bisa diatur di desa, karena sepenuhnya pengelolaan diserahkan ke desa," pungkasnya.

BANJARMASINPOST.CO.ID/Helriansyah