Inventarisasi Persoalan Mahasiswa Kalsel di Luar Daerah, DPRD Kalsel Inisiasi Musyawarah Bersama

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dalam agenda studi komparasi maupun kunjungan kerjanya di Tahun 2020 ke berbagai daerah di Indonesia, Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel tak cuma mendatangi kantor-kantor yang menjadi tujuan agenda kedewanan. 

Namun, Pimpinan dan Anggota Komisi IV juga hampir selalu menyempatkan menyambangi Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan (AMKS) dan para pengurus Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan (PMKS) di berbagai daerah di luar Kalsel. 

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang juga membidangi pendidikan, H M Luthfi Saifuddin, ada sederet persoalan yang diiventarisir pihaknya terkait PMKS dan AMKS. 

Diantaranya terkait tata kelola, sarana-prasarana, pembinaan terkait Persatuan Mahasiswa Kalsel dan Asrama Mahasiswa Kalsel yang dinilai masih perlu banyak pembenahan. 

Baca juga: Terhambat Pandemi, BP Perda DPRD Kalsel: 5 Atau 6 Raperda Tak Bisa Dirampungkan di Tahun 2020

Baca juga: Masuki Masa Reses Pasca Pelantikan PAW, Anggota DPRD Kalsel Ini Siap Turun ke 10 Titik di Dapilnya 

"Kordinasi dan harmonisasi pembinaan PMKS antara Pemprov Kalsel dan pemerintah 13 kabupaten/kota se-Kalsel juga perlu dilakukan lebih baik. Ini perlu ditindaklanjuti langkah konkrit segera," kata Politisi Gerindra ini kepada Banjarmasinpost.co.id, Minggu (25/10/2020).

Karena itu kata Luthfi, Komisi IV bersama DPD KNPI Provinsi Kalsel menggagas musyawarah bersama melibatkan seluruh stakeholder PMKS dan AMKS seluruh Indonesia serta Pemerintah Provinsi Kalsel dan kabupaten/kota se-Kalsel yang diagendakan digelar di Jakarta, Senin (26/10/2020). 

Musyawarah bersama akan digelar di Kantor Badan Penghubung Kalsel di Jakarta, Jalan Biliton, Menteng, DKI Jakarta.

Dipaparkan Luthfi, pada pertemuan tersebut akan merumuskan kebijakan dalam pemberdayaan dan dukungan kepada para Mahasiswa Kalsel di luar daerah yang merupakan Duta Pendidikan Banua. 

Hal ini dinilainya penting menjadi momentum untuk bisa memaksimalkan potensi dan manfaat para Duta Pendidikan Banua bagi kemajuan Kalsel di masa yang akan datang khususnya dalam menyambut bonus demografi Indonesia yang diprediksi akan dimulai beberapa tahun ke depan. 

"Kita tentu tidak ingin menjadikan bonus demografi yang segera kita hadapi justru menjadi sebuah bencana demografi bila kita tidak mempersipkan para calongcalon pemimpin Kalsel dimasa datang sejak sekarang," kata Luthfi. 

Hasil musyawarah bersama ini pun kata Luthfi bisa menjadi salah satu modal dan masukan untuk Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel dalam rencana menyusun Perda Penguatan Fasilitasi Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan Kalsel dalam waktu dekat. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)