Ajak Masyarakat Kalsel Tolak Politik Uang, Komisioner Bawaslu RI Tempel Stiker di Rumah Warga

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Guna mengajak masyarakat Kalimantan Selatan untuk menolak politik uang,  Koordinator Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu RI, Fritz Eduard Siregar, melakukan patroli pengawasan anti politik uang.

Kegiatan itu ditandai dengan digelarnya apel persiapan di halaman kantor Bawaslu di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (5/11/2020) malam.

Patroli dilakukan dengan cara menyasar rumah warga di Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Di sana, Fritz di dampingi Komisioner Bawaslu Kalsel, menempelkan stiker anti politik di depan rumah warga.

"Ini adalah langkah bersama-sama untuk mengajak dan mengingatkan kembali, bahwa kesempatan melakukan politik uang itu di awasi dan memiliki dampak pidana," katanya.

Baca juga: UPDATE Covid-19 Kalsel: Positif 96, Terbanyak dari Kabupaten Banjar

Baca juga: Ekonomi Kalsel Membaik di Triwulan III, Ternyata Didorong Persiapan Pilkada

Baca juga: Pasukan Pengaman Pilkada dari Polda Kalsel Bebas Covid-19

Baca juga: VIDEO Deklarasi Pilkada Damai dan Apel Pergeseran Pasukan di Polda Kalsel

Baca juga: Jelang Pencoblosan, Ratusan Pemilih Kalsel Masih Dirawat Terkait Covid-19, KPU Akan Jemput Bola

Baca juga: Tim Kampanye Diminta Turunkan APK Jelang Masa Tenang, Begini Pesan Satpol PP dan Damkar Kalsel

Menurut Fritz, ada tiga faktor yang mendasari terjadinya politik uang. Pertama, ada pihak pemberi. Kedua, ada pihak penerima, Ketiga, adanya kesempatan atau konteks pendukungnya. "Kita harus bersama-sama optimis bahwa politik uang itu bisa diberantas," ujarnya.

Kegiatan patroli pengawasan politik uang ini, jelas Fritz, tidak hanya dilakukan kali ini saja, tetapi juga akan terus dilakukan hingga pilkada berakhir.

"Saya rasa tidak hanya untuk malam ini, tetapi juga untuk malam-malam selanjutnya. Ini juga dilakukan di seluruh Indonesia, bagi daerah yang melaksanakan pemilu," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kasypiah, menjelaskan, di pemilu kali ini memang potensi politik uang di Kalsel rawan terjadi.

Karena menurutnya saat ini sebagian masyarakat mengalami himpitan ekonomi, karena terdampak pandemi covid-19.

Kemudian di sisi lainnya juga, peserta pemilu kali ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam segi perekonomian.

"Secara sekilas memang potensi untuk terjadinya politik uang itu cukup tinggi. Misalnya pada masa pandemi. orang sangat memerlukan. Lalu juga misalnya dari sisi calon, mereka adalah orang-orang kuat dari sisi ekonomi," ujarnya.

Lanjut Erna menjelaskan, pihaknya juga akan melakukan pemantauan terhadap daerah-daerah yang pernah kedapatan melakukan politik uang.

Karena menurutnya, pelanggaran tersebut mungkin saja bisa terjadi kembali, pada pemilu tahun ini.

"Kalau dulukan kami pernah melakukan OTT terkait dengan politik uang, bisa jadi kemungkinan terjadi kembali," ungkapnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)