Kondisi Warga Negara Indonesia Pascakudeta Militer Myanmar, Kemenlu: Masih Dipastikan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kudeta militer terjadi di Myanmar. Pemimpin de facto Aung San Suu Kyi ditangkap, begitu juga Presiden Myanmar Win Myint dan beberapa tokoh senior dari Partai National League for Democracy (NLD).

Kondisi negara yang berbatasan dengan India dan Bangladesh itu pun kini sedang kacau. Kementerian Luar Negeri Indonesia langsung bersikap untuk memastikan kondisi warga negara Indonesia (WNI) di sana.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah mengatakan, pihaknya masih memastikan bagaimana kondisi para warga negara Indonesia ( WNI) yang ada di Myanmar.

"Masih dipastikan (kondisi para WNI)," ujar Faizasyah kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).

• Aung San Suu Kyi & Presiden Myanmar Ditahan Militer, Suhu Politik Memanas & Kudeta di Depan Mata

• Sedih Banjir Landa Kalsel, Jebolan D Academy 2 Ini Galang Dana Lewat Online

Ia mengatakan, saat ini pejabat yang menangani hubungan bilateral dengan Myanmar masih berkoordinasi terkait hal tersebut.

Oleh karena itu, belum ada kepastian atau informasi mengenai kondisi para WNI di Myanmar.

"Pejabat yang menangani bilateral dengan Myanmar masih melakukan koordinasi," kata dia.

Sebelumnya, Indonesia menyampaikan keprihatinannya atas perkembangan politik terakhir di Myanmar yang dimuat di laman situs resmi Kementerian Luar Negeri.

Indonesia juga menggarisbawahi tentang perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum agar dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," demikian salah satu pernyataan resmi di situs tersebut.

Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun pada Senin (1/2/2021).

Militer Myanmar, atau yang dikenal sebagai Tatmadaw, juga menunjuk seorang jenderal sebagai Pelaksana Tugas (plt) Presiden Myanmar.

Pengumuman itu disampaikan melalui siaran langsung di Myawaddy TV milik militer.

Mereka mengatakan, langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas negara sebagaimana dilansir dari AFP.

Mereka juga menuduh Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) gagal menangani ketidakberesan besar dalam pemilu Myanmar yang digelar pada November 2020.