Kondisi Warga Negara Indonesia Pascakudeta Militer Myanmar, Kemenlu: Masih Dipastikan

Namun pihak militer mengatakan bahwa pemilihan suara itu telah dicurangi hingga mengajukan pengaduan pada presiden dan ketua komisi pemilihan ke Mahkamah Agung.

Komisi Pemilihan Myanmar menolak tuduhan itu dan mengatakan tidak ada yang bisa mempengaruhi kredibilitas pemungutan suara.

Di bawah konstitusi, militer berhak atas 25 persen kursi parlemen agar bisa mengontrol tiga kementerian utama dalam pemerintahan Suu Kyi.

Suu Kyi sempat menjadi tahanan rumah selama bertahun-tahun untuk memperjuangkan demokrasi di Myanmar.

Majelis parlemen yang baru terpilih akan melakukan sidang pertama kali pada Senin (1/2/2021) ini.

Namun militer meminta agar ditunda.

Menurut laporan BBC di Myanmar, kondisi negara ini seperti kudeta skala besar.

Saat ini, tentara tersebar di jalanan ibu kota Naypyitaw dan Kota Yangon.

Koneksi internet dan telepon di sejumlah kota besar Myanmar dilaporkan terganggu.

Lembaga penyiaran negara, MRTV mengatakan sedang mengalami masalah teknis hingga memutuskan tidak mengudara.

Seorang saksi mata mengatakan tentara dikerahkan di luar balai kota di kota utama Yangon.

Militer Myanmar pada Sabtu lalu mengatakan akan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai dengan hukum setelah sebelumnya menimbulkan kekhawatiran akan kudeta.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)

• Neymar Mengaku Betah di PSG, Inginkan Kylian Mbappe Juga Tetap Bertahan

• Ronaldo Mandul Jelang Lawatan Juventus ke Markas Inter di Coppa Italia, Pirlo : yang Penting Menang

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Militer Myanmar Ambil Alih Negara Pasca-Tangkap Pemimpin Aung San Suu Kyi, Tetapkan Kondisi Darurat, dan di Kompas.com dengan judul "Ada Kudeta Militer, Kemenlu Pastikan Kondisi WNI di Myanmar "