Kondisi Warga Negara Indonesia Pascakudeta Militer Myanmar, Kemenlu: Masih Dipastikan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kudeta militer terjadi di Myanmar. Pemimpin de facto Aung San Suu Kyi ditangkap, begitu juga Presiden Myanmar Win Myint dan beberapa tokoh senior dari Partai National League for Democracy (NLD).

Kondisi negara yang berbatasan dengan India dan Bangladesh itu pun kini sedang kacau. Kementerian Luar Negeri Indonesia langsung bersikap untuk memastikan kondisi warga negara Indonesia (WNI) di sana.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah mengatakan, pihaknya masih memastikan bagaimana kondisi para warga negara Indonesia ( WNI) yang ada di Myanmar.

"Masih dipastikan (kondisi para WNI)," ujar Faizasyah kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).

• Aung San Suu Kyi & Presiden Myanmar Ditahan Militer, Suhu Politik Memanas & Kudeta di Depan Mata

• Sedih Banjir Landa Kalsel, Jebolan D Academy 2 Ini Galang Dana Lewat Online

Ia mengatakan, saat ini pejabat yang menangani hubungan bilateral dengan Myanmar masih berkoordinasi terkait hal tersebut.

Oleh karena itu, belum ada kepastian atau informasi mengenai kondisi para WNI di Myanmar.

"Pejabat yang menangani bilateral dengan Myanmar masih melakukan koordinasi," kata dia.

Sebelumnya, Indonesia menyampaikan keprihatinannya atas perkembangan politik terakhir di Myanmar yang dimuat di laman situs resmi Kementerian Luar Negeri.

Indonesia juga menggarisbawahi tentang perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum agar dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," demikian salah satu pernyataan resmi di situs tersebut.

Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun pada Senin (1/2/2021).

Militer Myanmar, atau yang dikenal sebagai Tatmadaw, juga menunjuk seorang jenderal sebagai Pelaksana Tugas (plt) Presiden Myanmar.

Pengumuman itu disampaikan melalui siaran langsung di Myawaddy TV milik militer.

Mereka mengatakan, langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas negara sebagaimana dilansir dari AFP.

Mereka juga menuduh Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) gagal menangani ketidakberesan besar dalam pemilu Myanmar yang digelar pada November 2020.

Jurnalis AFP juga melaporkan, militer Myanmar turut mengepung Yangon pada Senin pagi waktu setempat.

Seorang saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa tentara telah dikerahkan di luar balai kota di Yangon.

Televisi MRTV yang dikelola negara mengatakan dalam sebuah unggahan di Facebook bahwa pihaknya tidak dapat melakukan siaran karena masalah teknis.

Pengumuman keadaan darurat tersebut dikeluarkan setelah pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi ditangkap dan ditahan oleh militer Myanmar pada Senin.

Selain Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint dan beberapa tokoh senior dari Partai National League for Democracy (NLD) juga ditahan militer Myanmar.

• Kondisi Hotel Trump Usai Pemiliknya Angkat Kaki dari Gedung Putih, Lobi Hotel Pun Tampak Lengang

• Sakit Hati Kalah Pilpres AS, Trump Buka Kantor Mantan Presiden di Florida, Siapkan Rencana Ini

* Militer Myanmar Ambil Alih Negara

Militer Myanmar mengonfirmasi telah mengambil kendali negara setelah pemimpin negara Aung San Suu Kyi ditangkap.

Pemimpin sekaligus politisi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi ditangkap militer dalam serangan dini hari Senin (1/2/2021) bersama pemimpin politik lainnya.

Menurut laporan BBC, kudeta terjadi setelah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer karena sengketa pemilu November 2020.

Beberapa jam setelah penangkapan, saluran TV militer mengonfirmasi bahwa mereka menyatakan keadaan darurat selama satu tahun.

Myanmar yang dikenal sebagai Burma, diperintah militer hingga reformasi demokrasi pada 2011 silam.

Pada pemilu November 2020 lalu, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di bawah kepemimpinan Suu Kyi menang telak.

Namun hasil itu ditentang militer dan menyerukan bahwa pemilu dicurangi.

Siapa Sosok Aung San Suu Kyi?

Aung San Suu Kyi adalah putri pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San.

Jenderal Aung San dibunuh ketika Suu Kyi baru berusia dua tahun, tepat sebelum Myanmar mendeka dari penjajahan Inggris 1948.

Suu Kyi vokal terhadap kasus HAM, dia merupakan aktivis yang berprinsip menyerahkan kebebasannya untuk menantang jenderal militer yang kejam yang memerintah Myanmar selama beberapa dekade.

Pada 1991, dia dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian saat masih dalam tahanan rumah.

Suu Kyi menghabiskan hampir 15 tahun di tahanan antara tahun 1989 dan 2010.

Pada November 2015, dia memimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum pertama Myanmar yang diperebutkan secara terbuka selama 25 tahun.

Konstitusi Myanmar melarang dia menjadi presiden karena dia memiliki anak yang merupakan warga negara asing.

Tapi Suu Kyi, dipandang sebagai pemimpin de facto.

Namun sejak menjadi penasihat negara Myanmar, kepemimpinannya ditentukan oleh perlakuan terhadap sebagian besar minoritas Muslim Rohingya di negara itu.

Pada 2017, ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh karena tindakan keras militer.

Mantan sekutu internasional Suu Kyi menilainya melakukan pembiaran kekejaman tersebut.

Apa yang terjadi?

Bentrok antara pemerintah sipil dan militer Myanmar bermula adanya dugaan kecurangan pemilu November 2020.

Pada pemilihan November tahun lalu, Partai NLD memenangkan kursi untuk membentuk pemerintahan.

NLD memenangkan 83 persen kursi dalam pemilihan 8 November lalu.

Pemilu pada 2020 merupakan pemilihan umum kedua Myanmar sejak berakhirnya kekuasaan militer pada 2011.

Namun pihak militer mengatakan bahwa pemilihan suara itu telah dicurangi hingga mengajukan pengaduan pada presiden dan ketua komisi pemilihan ke Mahkamah Agung.

Komisi Pemilihan Myanmar menolak tuduhan itu dan mengatakan tidak ada yang bisa mempengaruhi kredibilitas pemungutan suara.

Di bawah konstitusi, militer berhak atas 25 persen kursi parlemen agar bisa mengontrol tiga kementerian utama dalam pemerintahan Suu Kyi.

Suu Kyi sempat menjadi tahanan rumah selama bertahun-tahun untuk memperjuangkan demokrasi di Myanmar.

Majelis parlemen yang baru terpilih akan melakukan sidang pertama kali pada Senin (1/2/2021) ini.

Namun militer meminta agar ditunda.

Menurut laporan BBC di Myanmar, kondisi negara ini seperti kudeta skala besar.

Saat ini, tentara tersebar di jalanan ibu kota Naypyitaw dan Kota Yangon.

Koneksi internet dan telepon di sejumlah kota besar Myanmar dilaporkan terganggu.

Lembaga penyiaran negara, MRTV mengatakan sedang mengalami masalah teknis hingga memutuskan tidak mengudara.

Seorang saksi mata mengatakan tentara dikerahkan di luar balai kota di kota utama Yangon.

Militer Myanmar pada Sabtu lalu mengatakan akan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai dengan hukum setelah sebelumnya menimbulkan kekhawatiran akan kudeta.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)

• Neymar Mengaku Betah di PSG, Inginkan Kylian Mbappe Juga Tetap Bertahan

• Ronaldo Mandul Jelang Lawatan Juventus ke Markas Inter di Coppa Italia, Pirlo : yang Penting Menang

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Militer Myanmar Ambil Alih Negara Pasca-Tangkap Pemimpin Aung San Suu Kyi, Tetapkan Kondisi Darurat, dan di Kompas.com dengan judul "Ada Kudeta Militer, Kemenlu Pastikan Kondisi WNI di Myanmar "