Berita Kotabaru
Adukan Perusahaan Tambang, Kades di Pulaulaut Tengah Keluhkan Minimnya Perekrutan Naker Warga Lokal
Kades di Kecamatan Pulaulaut Tengah mengungkap kesenjangan dalam proses penerimaan tenaga kerja (naker)lola oleh perusahaan tambang di wilayahnya
Penulis: Herliansyah | Editor: Hari Widodo
lihat foto
Editor : Hari Widodo
BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru mengungkap kesenjangan dalam proses penerimaan tenaga kerja (naker) lokal oleh perusahaan tambang di wilayahnya.
Kesenjangan dalam proses penerimaan pekerja itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kotabaru, Senin (8/2/2021).
Kades Selaru, Junaidi dalam paparannya mengungkap minimnya pengrekrutan tenaga kerja di perusahaan tambang dari warga setempat.
Menurut Junaidi, dari 1.000 lebih jumlah warga di Desa Selaru, hanya sekitar 70 orang yang direkrut.
• DPRD Kalsel dan ESDM Dorong Perusahaan Tambang Lokal Taati Reklamasi
• Dua Penipu Tenaga Kerja di Kabupaten Tabalong Diamankan Polsek Murung Pudak
• Aktivitas Tambang Batubara di Pulau Laut Kotabaru, Getaran Blasting Terasa di Rumah Warga
Ia pun tidak menepis, sebelum menjabat kades. Lamaran pekerjaan oleh pelamar ditaruh di kantor desa, bahkan sampai menumpuk.
Karena minimnya pengrekrutan oleh perusahaan, Junaidi terpaksa mengundi surat lamaran.
"Diundi untuk menentukan nomor urut. Siapa nomor satu, pas perusahaan memerlukan. Nomor satu tadi itu dulu yang dimasukan," sambungnya.
"Ada 18 orang sudah bejerja dengan cara ini," lanjut Junaidi.
Tidak hanya itu, janji-janji perusahaan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keahlian warga lokal dan lainnya tidak terbukti.
"Sangat terasa kesenjangan sosial, padahal warga kami sangat membutuhkan pekerjaan," jelas Junaidi.
Senada diungkapkan Kades Sungup Kanan, Aisah. Dari ratusan orang warga, hanya 39 orang yang bekerja di perusahaan.
"Jadi betul sekali, lamaran menumpuk di kantor desa. Tapi tidak ada realisasi perusahaan. Sementara kami di Sungup Kanan sangat merasakan dampaknya. Sampai aset-aset desa hancur," terang Aisah.
Camat Pulaulaut Tengah, Melinda Agustina, mengatakan saat ini di Pulaulaut Tengah terjadi pengalihan lahan ke tambang dan kelapa sawit secara besar-besaran.
Namun investasi itu dianggap masih jauh dari kesejahteraan masyarakat. Lima kali dilaksanakan rapat koordinasi dengan perusahaan, tapi hanya janji-janji.
