Berita Banjarbaru

Anggota DPRD Kalsel Ini Takut Data Kerusakan Akbat Banjir Tidak Akurat

Pendataan dampak banjir di Provinsi Kalsel akan berkaitan dengan jumlah dana dari APBD dan juga APBN yang akan dialokasikan untuk penanganannya.

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
POLRES BANJAR UNTUK BPOST GROUP
Jembatan putus akibat banjir besar di jalur Jalan Trans Kalimantan, terletak di perbatasan antara Desa Bawahan Pasar Kecamatan Mataraman dan Desa Banua Anyar Danau Salak Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Minggu (17/1/2021). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedang mendata kerusakan akbat bencana banjir di sebagian besar daerahnya.

Untuk itu, anggota DPRD Provinsi Kalsel Komisi 3, H Rosehan NB, minta agar dilakukan secara hati-hati demi menghasilkan data yang akurat.

"Saya takutnya datanya kurang akurat karena ini nanti berhubungan dengan APBN dan APBD, baik provinsi maupun kabupaten dan kota," ujarnya, Senin (8/2/2021).

Memang pasca banjir akan ada bantuan untuk rumah warga yang rusak. Sedangkan jalan rusak, ada beberapa dan harus diantisipasi lebih dini.

BNPB Desak Pemprov Kalsel Selesaikan Data Infrastruktur dan Rumah Rusak Akibat Banjir

Lamban Disampaikan ke Provinsi, Data Kerusakan Dampak Banjir Kalsel Masih Belum Final

Khususnya, Jembatan Salim di Jalan Trans Kalimantan Km 55 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar.

Kemudian, Jembatan Pabahanan di Jalan Trans Kalimantan wilayah Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Serta, ruas Jalan Handil Bakti Kabuaten Banjar dan Jalan Gubernur Syarkawi di wilayah Kabupaten Banjar. "Semua itu harus lebih diutamakan," ujarnya.

Kini, ujarnya, sudah masuk minggu kedua masih macet khsusunya di Jalan Gubernur Syarkawi. Dirinya sudah menyarankan penanganan, namun realisasinya sampai kini tidak ada.

VIDEO Kasus Terowongan Maut Tambang Ilegal di Tanbu, Polda Kalsel Tetapkan 4 Orang Tersangka

Bahas Penanggulangan Banjir Kalsel di Banjar, DPRD Banjar Soroti Mahalnya LPG 3 Kilogram

Pertemuan dengan asosiasi sopir, PUPR, Dinas Perhubungan, Lalu Lintas dan Balai Jalan, jelasnya, juga sudah dilakukan. Namun tak ada hasil. 

"Balai Jalan yang lebih bertanggung jawab karena yang banyak rusak adalah jalan nasional. Hal ini menunjukkan penanganan jalan harus lebih sering lagi," katanya.

Tak hanya dari APBN, lanjut dia, pihak DPRD Provinsi Kalsel juga mendukung realisasi bantuan dengan APBD. 

"Sekarang, demi percepatan pembangunan pasca banjir, jangan terlalu banyak aturan atau banyak tangga yang harus dilalui," tambahnya.

Banjir Kalsel Masih Menggenang, Begini Reaksi Warga Kampung Keramat Banjar saat Bantuan Datang

Angkut Bantuan Korban Banjir di Tabalong  Helikopter BNPB Mendarat di Stadion Pembataan

Diketahui, hingga kini data kerusakan infrastruktur di Kalsel belum juga selesai. Padahal dari Deputi RR BNPB akan menggelontorkan dana tanggap darurat bagi warga yang kehilangan rumahnya maupun rumahnya dalam keadaan rusak berat.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved