Breaking News:

Berita Tanahbumbu

Kasus Dugaan Korupsi di Tanbu, Kadis PMD Bantah Intruksikan Desa Anggarkan Pembelian Kursi Tunggu

Kadis PMD Bantah intruksikan desa anggarkan pengadaan kursi tunggu yang saat ini tengah diselidiki Kejari Tanbu

Penulis: Man Hidayat | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/man hidayat
Kadis PMD Tanbu, Nahrul Fajeri bantah mengintuksikan desa untuk menganggarkan pengadaan kursi tunggu, Kamis (18/2/2021). 

Editor : Hari Widodo
 
BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Saat ini jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tanahbumbu (Tanbu) sedang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi yakni pengadaan kursi tunggu dan kursi rapat.

Pengadaan kursi ini, melibatkan puluhan desa, 10 kecamatan, 14 Puskesmas dan 5 kelurahan, sebagai penerima.

Proses penyelidikan kasus ini masih berlangsung dan memanggil sejumlah pihak.

Berdasarkan informasi, pengadaan kursi tunggu dan kursi rapat tersebut jumlahnya bervariasi.

Baca juga: Selidiki Pengadaan Kursi, Kejari Tanbu  Telah Panggil 40 Kades, 14 Puskesmas dan 10 Camat

Baca juga: Tangani Dugaan Penyalahgunaan Dana HUT ke-16 Tanbu, Kejari Tanbu Sudah Panggil 50 Orang

Hanya saja, berdasarkan informasi yang dihimpun Banjarmasinpost.co.id, banyak yang mengaku tidak pernah dianggarkan ditempat mereka namun tiba-tiba ada.

Misalnya saja ditingkat kepala desa, pihak desa mengaku tidak pernah menganggarkan terkait kursi tunggu tersebut. Namun, karena ada intruksi maka tidak berani menolak.

Selain yang menerima, ternyata juga ada desa yang menolak karena tidak pernah dianggarkan di desanya. Sebab ,menurutnya tidak terlalu dibutuhkan dan masih banyak kebutuhan lainnya.

"Ada intruksi, jadi tidak bisa menolak karena sudah ada intruksi dari PMD dan kecamatan," kata seorang Kepala desa di Kabupaten Tanbu yang menerima pengadaan kursi tersebut.

Sementara kepala desa yang menolak, merasa kebutuhan kursi tersebut tidak terlalu penting sehingga memilih menolak pengadaan tersebut.

"Kalau saya jelas menolak, saya tidak mau menerima proyek titipan di desa kami apalagi, mereka yang membelikannya. Kalau seandainya kami yang membeli sendiri ya oke, tapi ini malah mereka yang membeli dan harganya juga tinggi," ucap kepala desa yang menolak pengadaan kursi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved