Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Berlangsung Lebih Dari 9 Jam, 15 Saksi Hadir di Sidang MK Perkara PHPU Pilgub Kalsel Tahun 2020 

Mahkamah Konstitusi (MK) RI menggelar Sidang lanjutan dengan agenda pembuktian terkait perkara PHPU Pilgub Kalsel Tahun 2020

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
YouTube MK RI untuk BPost
Pelaksanaan Sidang Pembuktian Perkara PHPU Pilgub Kalsel Tahun 2020. 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang lanjutan dengan agenda pembuktian terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilgub Kalsel Tahun 2020 dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jakarta, Senin (22/2/2021).

Sidang yang dilaksanakan mulai pukul 9.00 WITA yang dipimpin Hakim MK, Aswanto ini baru berakhir sekitar pukul 18.30 WITA atau berlangsung selama lebih dari sembilan jam. 

Pada sidang kali ini, tiga pihak yaitu pihak pemohon, termohon dan pihak terkait sama-sama menghadirkan lima saksi yang merupakan jumlah terbanyak saksi yang diperkenankan oleh MK. 

Semuanya hadir secara daring melalui sambungan aplikasi Zoom Meeting dan menyampaikan kesaksian sesuai masing-masing pertanyaan dari pihak yang menghadirkan mereka dipandu oleh Hakim MK, Suhartoyo. 

Baca juga: Hadapi Lanjutan Sidang PHPU Pilgub Kalsel di MK Besok, KPU Kalsel : Kami Akan Jawab Semua

Baca juga: Tak Hadir Langsung Sidang PHPU Pilgub Kalsel 2020 di MK, Begini Alasan Denny Indrayana

Lima saksi dari pihak pemohon yaitu Paslon Nomor Urut 2 di Pilgub Kalsel, H Denny Indrayana-H Difriadi (H2D) adalah M Yahya, Chandra Adi Susilo, Anang Husni, Jurkani dan Marhuri. 

Menjawab pertanyaan langsung dari H Denny dan kuasa hukum pemohon yang hadir langsung di ruang sidang, satu persatu saksi menyampaikan keterangan. 

Saksi pertama dari pemohon yaitu M Yahya yang merupakan pegawai honorer salah satu instansi pemerintah di Provinsi Kalsel dalam kesaksiannya menyampaikan hal-hal yang menyangkut dalil pemohon tentang penyalahgunaan kewenangan termohon khususnya bansos.

Dimana Ia tenaga kontrak yang bekerja sebagai supir di instansi tersebut bersama para tenaga kontrak lainnya diminta melakukan pengemasan beras yang kata dia ditujukan untuk keperluan bansos. 

"Sejak pertengahan Tahun 2018 sampai 21 Mei Tahun 2020. Saya ingat sampai 21 Mei 2020 karena setelah itu kami berontak dan tidak mau lagi melanjutkan," kata Yahya. 

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved