Kisruh Partai Demokrat
Meski Ditantang Kubu AYH, Moeldoko Tetap Jadi Ketua Umum Lewat KLB Demokrat di Sibolangit
Meski mendapat perlawanan dari AHY, namun KLB Partai Demokrattetap memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
lihat foto
Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID, MEDAN - Bentrok sempat terjadi pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demorat di The Hill Hotel Sibolangit, Jumat (5/3/2021)
Dalam bentrok itu, massa pendukung KLB Partai Demokrat versi Moeldoko menyerang pendukung Partai Demokrat Sumut kubu AYH di Desa Suka Makmur Sibolangit.
Meski mendapat perlawanan dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), namun KLB Partai Demokrattetap memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang, namun masih menunggu persetujuan Moeldoko, yang langsung ditelepon panitia kongres.
Baca juga: BREAKING NEWS - Bentrok Pendukung Vs Penolak KLB Demokrat di Sibolangit Pecah, Korban Berjatuhan
Baca juga: VIDEO Bentrok Massa Pro KLB Demokrat vs Kader Pimpinan Herri Zulkarnain, Korban Dipukul Kayu
Baca juga: VIDEO Bentrok Massa Pro KLB Demokrat vs Kader Pimpinan Herri Zulkarnain, Korban Dipukul Kayu
"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.
Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan 3 pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.
"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.
Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung Moledoko pun menerima.
"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.
Kubu AHY Sebut Peserta yang Hadir Diiming-imingi Uang
Sementara Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra buka suara mengenai Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada Jumat (5/3/2021).
Herzaky mengatakan, peserta yang menghadiri KLB itu diiming-imingi oleh sejumlah uang bahkan jabatan.
"Peserta Kongres yang diklaim sudah 1.200 orang itu bukanlah pemilik suara sah."
"Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara, yang ditawarkan insentif money politics asalkan bersedia hadir."
"Dan akan dianggap mewakili kabupaten/kota/provinsi itu," kata Herzaky dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (5/3/2021).
