Gatot Nurmantyo Akui Pernah Diajak Lakukan Kudeta di Partai Demokrat, Langsung Ingat SBY

Editor : Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Partai Demokrat belakangan ramai jadi pemberitaan terkait kisruh di internal tubuh partai berlambang mercy itu.

Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pun seolah menjadi puncaknya, saat Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko didaulat sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Padahal saat ini Ketua Umum Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY). AHY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2020–2025 secara aklamasi dalam Kongres Ke V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 di Jakarta Convention Center.

Namun baru-baru ini pernyataan mengejutkan disampaikan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Gatot membuat pengakuan dalam sebuah rekaman video FNN, bahwa dia juga sempat diajak menggulingkan AHY dari kursi ketua umum Partai Demokrat.

Baca juga: Kumpulan Ucapan Selamat Hari Perempuan Internasional 2021, Cocok untuk Status WA, IG Hingga Twitter

Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Alasan Ketua DPC Kabupaten HST Ikut KLB di Sumatera Utara

Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Sekjen DPC di Kabupaten Kotabaru Sebut Tetap Dukung AHY

Hal itu pun mengindikasikan upaya kudeta terhadap kepemimpinan AHY dari kursi ketua umum Partai Demokrat sebelumnya juga sudah pernah dilakukan.

Ajakan terhadap Gatot Nurmantyo tersebut dilakukan sebelum dilakukan KLB Sumut yang menetapkan Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat.

Namun ajakan kudeta Partai Demokrat ditolak oleh Gatot Nurmantyo.

Gatot Nurmantyo mengaku langsung teringat jasa SBY dan kenangan di Istana saat SBY menjabat Presiden RI.

Gatot Nurmantyo yang juga Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mengaku pernah didatangi seseorang untuk terlibat dalam upaya kudeta atau penggulingan inskonstitusional terhadap AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan Gatot dalam sesi wawancara di kanal Youtube Bang Arief pada Jumat (5/3/2021).

Wawancara ini dilakukan sebelum pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) kubu kontra-AHY yang menunjuk KSP Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB.

"Ada juga yang datang sama saya. Datang, 'Wuh, menarik juga'. Saya bilang, gimana prosesnya? '

Baca juga: AHY Buka Suara Soal KLB Partai Demokrat Sumut, Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

Baca juga: Delapan Kader Demokrat Kalsel Disebut Ikut KLB, ini Kata Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel H Rusian

Begini Pak, nanti kita bikin KLB. KLB terus gimana?

Ya nanti visi yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu. Mosi tidak percaya, AHY turun.

Setelah turun, baru pemilihan', 'Bapak nanti pasti deh begini, begini'. Oh begitu ya, saya bilang begitu gitu," ujar Gatot dilansir dari video di akun Instagram miliknya, @nurmantyo_gatot, Minggu (7/3/2021).

Setelah mendengar tawaran tersebut, mantan Panglima TNI itu justru langsung mengingat sosok Presiden ke-6 sekaligus Ayahanda AHY, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya bilang menurunkan AHY, saya bilang gini lho, 'Saya ini bisa naik bintang satu, bintang dua, taruh lah itu biasalah".

"Tapi kalau begitu saya naik bintang tiga itu Presiden pasti tahu kan gitu. Kemudian jabatan Pangkostrad, pasti Presiden tahu. Apalagi Presidennya tentara waktu itu Pak SBY ya kan. Tidak sembarangan gitu," kata Gatot.

"Bahkan saya Pangkostrad dipanggil oleh SBY ke Istana, 'Kamu akan saya jadikan Kepala Staf Angkatan Darat'.

"Karena saya terima kasih atas penghargaan ini dan akan saya pertanggungjawabkan".

'Laksanakan tugas dengan profesional. Cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiranmu. Itu saja, selamat'.

"Beliau tidak titip apa-apa, tidak pesan lainnya lagi," sambung Gatot.

Gatot mengakui, bahwa SBY merupakan presiden yang telah membantunya meraih prestasi di dunia kemiliteran.

Berkat jasa besar SBY itu lah yang membuat Gatot tanpa berpikir dua kali langsung menolak tawaran kudeta terhadap AHY.

"Maksud saya begini, apakah iya saya dibesarkan oleh dua Presiden. Satu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Pak Joko Widodo, kan gitu".

"Terus saya membalasnya dengan mencongkel (kudeta) anaknya," imbuh Gatot.

AHY Sindir Moeldoko

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir perilaku KSP Moeldoko yang telah merebut kursi kepemimpinannya sebagai ketua umum Partai Demokrat lewat KLB yang disebutnya ilegal.

AHY menyampaikan sindirian tersebut saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) dengan para petinggi Partai Demokrat di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Minggu (7/3/2021).

AHY mengungkapkan, untuk membangun dan membesarkan partai perlu adanya rasa mencintai dari para anggota dan pengurus partainya.

Rasa cinta terhadap partai itu , kata AHY, yang tidak dimiliki KSP Moeldoko saat dia didaulat sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

AHY mengatakan, Moeldoko tidak memiliki rasa cinta kepada Partai Demokrat dan Moeldoko hanya ambisi politik saja untuk memiliki partai.

"Katanya KSP Moeldoko itu mencintai (Partai Demokrat) katanya. Ada yang mengatakan mencintai itu tidak harus memiliki, yang jelas KSP Moeldoko tidak mencintai tapi ingin memiliki Partai Demokrat," kata AHY.

Di sisi lain dia mengatakan, jika memang mencintai dan ingin memiliki partai tidak harus berteriak, cukup melakukan determinasi untuk membesarkan dan setia kepada partai.

Hal itu kata AHY dia temukan dalam diri beberapa tokoh dan pengurus partai yang setia kepada kepengurusannya hingga saat ini.

"Mereka (para pengurus) adalah petarung yang sah mereka tidak selalu berteriak tetapi mempunyai kegigihan dan determinasi untuk terus membesarkan Partai Demokrat," tegasnya.

"Kami yang ada di sini tidak kemana-mana saat Demokrat terpuruk. Mereka mengatakan telah berkorban dan berjuang untuk Demokrat, padahal kenyataannya ketika kami berjuang mereka kemana," ungkap AHY.

Dalam Rapim yang digelar DPP Partai Demokrat hari ini turut dihadiri beberapa nama seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ketua Mahkamah Partai Nachrowi Ramli, Wakil Ketua Umum sekaligus Pendiri Partai Febri Rumangkang hingga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng.

Mahfud MD : Pemerintah Masih Akui AHY

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, pemerintah hingga kini masih mencatat secara resmi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY. AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono, itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud menyebutkan, pemerintah sejauh ini tidak bisa menghalangi pelaksanaan kongres luar biasa ( KLB) kubu kontra AHY yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat lalu.

Dalam pandangan pemerintah, kata Mahfud, pelaksanaan KLB kubu kontra AHY tak ubahnya acara kumpul-kumpul kader Demokrat.

Karena itu, pemerintah tidak bisa menghalangi acara tersebut karena sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Di situ dikatakan bahwa boleh kok orang berkumpul mengadakan rapat umum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya itu bukan di Istana Negara, artinya tidak melanggar larangan tertentu," kata Mahfud.

Mahfud menambahkan, pemerintah belum bisa menilai sah tidaknya pelaksanaan KLB kubu kontra AHY selama belum ada laporan yang diterima pemerintah.

Karena itu, Mahfud menyebutkan, dengan belum adanya laporan resmi dari acara tersebut, KLB kubu kontra AHY tidak ada masalah hukum hingga kini.

"Sehingga kalau ditanya apakah sah KLB di Medan atau di Deli Serdang, Medan? Bagi pemerintah kita tidak berbicara sah dan tidak sah sekarang karena bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi enggak ada masalah hukum sekarang," imbuh Mahfud.

KLB kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat AHY itu terselenggara pada Jumat lalu sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara.

KLB itu menentukan ketua umum yang diklaim untuk menggantikan AHY.

Berdasarkan siaran Kompas TV, dalam KLB tersebut diputuskan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat, Jhoni Allen, di KLB, Jumat.

Baca juga: Delapan Kader Demokrat Kalsel Disebut Ikut KLB, ini Kata Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel H Rusian

Baca juga: Beredar Kabar Kadernya Berangkat KLB Partai Demokrat, DPD Demokrat Kalsel Gelar Rapat Konsolidasi

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gatot Nurmantyo Buka-bukaan Pernah Diajak Kudeta Partai Demokrat, dan AHY Sindiran untuk Moeldoko