Kisruh Partai Demokrat
KLB Demokrat Sibolagit: 'Demokrat akan Melawan dan Bertarung sampai Titik Darah Penghabisan'
Forum KLB menyatakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) otomatis demisioner dari jabatan ketua umum usai Moeldoko ditetapkan.
lihat foto
Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejumlah kader yang telah dipecat DPP Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3).
Dalam KLB itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko ditetapkan menjadi ketua umum.
Forum KLB menyatakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) otomatis demisioner dari jabatan ketua umum usai Moeldoko ditetapkan.
Namun, pihak DPP Demokrat menganggap KLB tersebut ilegal lantaran tak sesuai AD/ART partai.
Baca juga: Kisruh KLB Demokrat, Begini Pandangan Tokoh Senior Demokrat Kalsel
Baca juga: KLB Partai Demokrat, Anggota Fraksi Demokrat Tapin Pastikan Seluruh Kader Solid Dukung AHY
Baca juga: Diduga Ikut KLB Melengserkan AHY, Delapan Kader Demokrat Kalsel Terancam Sanksi Pemecatan
KLB Partai Demokrat di Sibolangit itupun berbuntut panjang hingga sampai ke ranah hukum.
Di NTT, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat menegaskan akan memproses pidana anggotanya yang mengikuti KLB.
Sedangkan di Maluku, sebanyak belasan orang kader bahkan telah dilaporkan ke Polda Maluku pada Sabtu (6/3/2021) sore.
"Akan lawan sampai titik darah penghabisan"
Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Jefri Riwu Kore mengatakan kader Demokrat di wilayahnya tegak lurus dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Kami sangat serius menentang gejolak ini. Demokrat NTT akan melawan dan bertarung sampai titik darah penghabisan,” ujar Jefri dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com dari Sekretaris DPD Demokrat NTT Ferdinandus Leu, Sabtu (6/3/2021).
“Tidak ada satupun ketua DPD yang hadir dan 95 persen ketua DPC juga tidak hadir. Yang hadir justru orang-orang yang tidak jelas dan bukan kader partai, dan baru pernah terjadi dalam sejarah politik di Indonesia, ketua umum partai yang mereka tunjuk berasal dari luar partai,” kata Jefri.
Dia menegaskan, akan melaporkan kader yang membelot ke polisi.
“Kita pasti akan pidanakan mereka, ini peringatan yang tidak main-main, kami sangat serius,” ujar dia.
Jefri juga meminta pemerintah pusat tidak memberikan SK kepengurusan, sebab KLB dinilai ilegal.
Demokrat Maluku laporkan kader ke polisi
