Breaking News:

Berita Nasional

Limbah Sawit dan Batu Bara Tak Masuk B3, Walhi: Inilah Kekhawatiran Walhi Terhadap UU Ciptaker

Kritikan dan protes terus muncul seiring keputusan pemerintah menghapus limbah sawit dan batu bara dari daftar bahan berbahaya dan beracun (B3).

Editor: Anjar Wulandari
AMBAPERS.COM
Tongkang bermuatan batu bara berlayar di Sungai Barito, Kalimantan Selatan.Limbah Sawit dan Batu Bara Tak Masuk B3, Walhi: Inilah Kekhawatiran Walhi Terhadap UU Ciptaker 

Editor : Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kritikan dan protes terus muncul seiring keputusan pemerintah menghapus limbah sawit dan batu bara dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Seperti diketahui, aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PP Nomor 22 Tahun 2021 itu merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Kompas.com protes dan kritikan seperti disampaikan Ketua Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisa Khalid.

Baca juga: Partai Demokrat Gugat 10 Orang Penggerak KLB Deli Serdang, Jhoni Allen dan Darmizal Masuk Daftar

Baca juga: Limbah Batu Bara Dihapus dari Daftar B3, Aktivis Lingkungan Langsung Protes

Khalisa mengatakan, pihaknya sudah mengkhawatirkan sejak awal bahwa disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan berdampak pada instrumen perlindungan lingkungan hidup.

Kekhawatiran itu pun semakin menjadi mana kala pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan limbah batu bara dan limbah sawit dari kategori bahan berbahaya dan beracun (B3).

tambang batubara dan alat berat
tambang batubara dan alat berat ()

Dengan dikeluarkannya limbah batu bara dan limbah sawit, menurutnya semakin membuktikan UU Cipta Kerja mengancam instrumen perlindungan lingkungan hidup untuk kemudahan investasi.

"Inilah kekhawatiran Walhi sejak awal terhadap UU Ciptaker atau UU Cilaka ini. Bahwa instrumen perlindungan lingkungan hidup direduksi atau dilonggarkan untuk lagi-lagi memberikan kemudahan investasi dan profit bagi korporasi," kata Khalisa saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/3/2021).

Ia mengatakan, keputusan pemerintah untuk mengeluarkan dua limbah tersebut dari kategori B3 merupakan hasil dari aturan turunan UU Cipta Kerja.

Padahal, kata dia, ada dampak yang tentunya mengikuti dari dikeluarkannya keputusan tersebut, baik kepada lingkungan, maupun kesehatan masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved