Breaking News:

Berita Tanahlaut

Hampir Lima Kilometer Jalan Menuju Tebingsiring Rusak, Dewan Tala Perjuangkan Pelepasan HGU-nya

DPRD Tala mengupayakan pelepasan aset jalan menuju Tebingsiring karena berstatus HGU PTPN XIII

Penulis: Idda Royani | Editor: Eka Dinayanti
istimewa/M Noor
Beginilah kondisi jalan menuju Desa Tebingsiring yang rusak dan menyulitkan warga melintasinya. 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Keterbatasan infrastruktur hingga sekarang masih menyelubungi Desa Tebingsiring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Jalan utama warga setempat pun masih melintasi jalan perkebunan kelapa sawit PTPN XIII. Bentang panjangnya 4,7 kilometer berupa jalan tanah perkerasan.

Kondisinya compang-camping, banyak lubang dan licin pascahujan.

Hal ini kerap menyulitkan warga setempat ketika ingin bepergian ke Kota Pelaihari untuk berbelanja atau menjual hasil bumi.

Baca juga: Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana di Tanahlaut, Ketua DPRD Kalsel Diminta Bangun Kanal

Baca juga: Pembalakan Hutan Lindung Tanahlaut Kalsel, Pelaku Cacah Kayu untuk Dijual ke Peternak

Hal itu menjadi atensi khusus DPRD Tala bersama pemerintah daerah setempat.

Langkah pertama yang dilakukan yakni mengupayakan pelepasan aset jalan tersebut karena berstatus HGU (hak guna usaha) PTPN XIII.

Ketua Komisi III DPRD Tala H Arkani, Senin (29/3/2021) mengatakan pada 25 Maret 2021 lalu pihaknya telah melakukan pertemuan dengan petinggi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Pihak Pemkab Tala diwakili Asisten 1 H Bambang Kusudarisman.

Rombongan Komisi III yang langsng dipimpin Arkani tersebut diterima oleh Direktur BUMD, BLUD, dan BMD didampingi Kasubdit Aset Daerah Kemendagri.

Baca juga: Tiga Hari Masuk RS Idaman Banjarbaru, Korban Tabrak Lari Tidak Pernah Diperiksa dokter

Pertemuan tersebut mulai ada titik terang dan April nanti kembali dijadwalkan pembahasan tahap kedua yang melibatkan beberapa kementrian terkait.

"Pada pertemuan berikutnya diusahakan melibatkan kementrian terkait seperti Kemen BUMN, Kemen Pertanian, Kemen ATR dan pihak terkait lainnya," papar Arkani.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved