BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah tegas mengeluarkan kebijakan larangan mudik termasuk bagi ASN. Pemerintah kini, bahkan mengancam sanksi pemecatan jika ASN nekat mudik lebaran.

Meski begitu larangan ini ada pengecualiaan. Pertama  bagi ASN yang melaksanakan tugas penting.

Surat tugas minimal ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Kedua bagi ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian ke luar daerah.

Baca juga: Larangan Mudik & Keluar Daerah Berlaku 6-17 Mei 2021, Kecuali ASN dengan Surat Tugas dan Cuti Khusus

Baca juga: Nekad Mudik, ASN di Banjarmasin Siap-siap Disanksi Hingga Pemecatan

Baca juga: Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin Imbau ASN Jangan Mudik dan Cuti

Untuk ini harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kalsel Mirhansyah saat dihubungi Kamis (8/3/2021) mengaku larangan mudik berlaku terhadap semua unsur masyarakat termasuk ASN. 

"Kalau ASN memiliki surat tugas berarti bukan mudik," ujarnya.

Namun, jika ASN melakukan perjalanan tanpa ada surat tugas maka bisa dinyatakan mudik.

Meski begitu, definisi mudik di Kalsel berbeda dengan mudik di Jawa.

Saat seseorang bepergian misalnya dari Banjarmasin ke Pelaihari masih belum bisa dinyatakan mudik. Misalnya hanya untuk nyekar ke makam orangtua dan dalam kurun waktu sehari saja.