Tim Peneliti Vaksin Nusantara Didominasi WNA Asal AS, BPOM Beberkan Fakta Mengejutkan

Editor : Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penelitian vaksin Nusantara didesak untuk dilanjutkan. Desakan antara lain disuarakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV, Selasa (23/3/2021) lalu.

Hingga kini nasib vaksin nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu memang masih menggantung.

Baru-baru ini Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengungkap hasil uji klinik fase I vaksin Nusantara.

Sejumlah kekurangan dalam proses penelitian vaksin nusantara pun dibeberkannya.

Baca juga: Dinikahi Hanya untuk Keturunan, Kisah Sedih Pengantin Pesanan Cina Kerap Disiksa Suami dan Mertua

Baca juga: Narkoba Kalteng, Warga Banjarmasin Miliki Obat Terlarang Terjaring Patroli Polisi di Palangkaraya

Penny mengatakan, tim peneliti untuk vaksin Nusantara didominasi oleh peneliti asing dari Amerika Serikat.

"Di dalam pembahasannya tim peneliti asinglah yang menjelaskan, yang membela dan berdiskusi, yang memproses pada saat kita hearing tersebut, dan terbukti proses pelaksanaan uji klinik proses produknya dilakukan oleh tim peneliti asing dari AVITA," kata Penny dalam rapat kerja Komisi IX secara virtual, Kamis (8/4/2021).

Penny mengatakan, peneliti asing itu berasal dari perusahaan asal Amerika Serikat, AVITA Biomedical. Sementara, tim peneliti dari RSUP dr. Kariadi tidak turut andil dalam uji klinik fase I tersebut.

"Memang ada training para dokter di RS Kariadi tersebut, tapi mereka cuma menonton, tidak melakukan langsung," ujarnya.

Penny juga mengatakan, pembuatan Vaksin Nusantara menggunakan komponen impor yang harganya mahal.

Selain itu, konsep vaksin dari sel dendritik ini tidak memenuhi good manufacturing practice karena dilakukan di tempat terbuka.

Padahal, kata Penny, vaksin Covid-19 harus steril dengan konsep tertutup karena akan disuntikkan ke tubuh manusia.

"Artinya harus ada validasi yang membuktikan produk tersebut sebelum dimasukkan lagi ke subjek, itu steril dan tidak terkontaminasi itu yang ada beberapa tahapan yang tidak dipenuhi," ucapnya.

Penny melanjutkan, tim peneliti vaksin Nusantara ini tak mampu menjelaskan konsep vaksin Nusantara, apakah seperti terapi atau pelaksanaan vaksinasi pada umumnya.

"Konsepnya sendiri belum valid, data-datanya juga masih belum lengkap untuk bisa menjelaskan konsep dari vaksin yang disebut dengan vaksin nusantara ini," pungkasnya.

Berdasarkan hal tersebut, BPOM belum mengeluarkan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II.

* DPR Desak Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan

Sebelumnya dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV, Selasa (23/3/2021), DPR mendesak pengembangan Vaksin Nusantara yang saat ini dihentikan untuk tetap dilanjutkan.

Adapun tim peneliti Vaksin Nusantara mengajukan penghentian pengembangan karena ingin melengkapi dokumen persyaratan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar bisa melanjutkan proses uji klinis fase II.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar meminta BPOM mengeluarkan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis tahap II (PPUK) bagi kandidat Vaksin Nusantara.

Sebab, hal tersebut sudah tertuang dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi IX dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPOM dan Kemenristek/BRIn pada 10 Maret 2021.

"Mendesak BPOM RI untuk segera mengeluarkan PPUK tahap II bagi kandidat Vaksin Nusantara agar penelitian dapat dituntaskan," ujar Ansory dalam Rapat Paripurna, Selasa.

Politikus PKS ini juga meminta pimpinan DPR mengirim surat kepada pemerintah agar Vaksin Nusantara dapat terwujud tanpa adanya hambatan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat menyayangkan sikap BPOM yang menafikan hasil rapat kerja dengan Komisi IX yang bersifat mengikat.

Baca juga: Lahan Mulai Kritis, Ribuan Bibit Pohon Ditanam di Hutan Kota Balangan

Baca juga: Musibah Jordi Adik Ruben Onsu, Ini Kondisi Paman Betrand Peto Usai Mobil Kru Masuk Jurang

"Kita sayangkan BPOM kemudian membuat statement atau surat yang menafikan hasil rapat kerja tersebut," kata Dasco saat menanggapi interupsi yang disampaikan Ansory.

Dasco meminta Komisi IX berkonsultasi dengan pimpinan DPR untuk mengambil langkah-langkah agar pengembangan Vaksin Nusantara dapat dilanjutkan.

Tak hanya itu, Dasco meminta Komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan ini mempelajari aturan terkait keharusan BPOM untuk mengeluarkan izin PPUK fase II bagi vaksin

"Tolong pelajari lagi aturannya bahwa memang tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan, dan tidak ada aturannya itu BPOM mengeluarkan izin PPUK. Coba dilihat lagi," ucap Dasco.

Sementara itu Kemenkes menyampaikan, penghentian sementara penelitian Vaksin Nusantara tersebut diajukan dalam surat permohonan yang ditandatangani Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Dr Kariadi Dodik Tugasworo Pramukarso.

"Ini permintaan dari RSUP Kariadi untuk sementara melengkapi dulu persyaratan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) yang diminta BPOM untuk masuk ke fase kedua," ujar Juru Bicara Siti Nadia Tarmizi saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa.

Nadia memperkirakan penghentian sementara itu berlangsung dalam waktu yang tidak lama. Sebab, secara paralel, BPOM juga mengkaji persyaratan CPOB tersebut.

Setelah penelitian vaksin dihentikan sementara, Kemenkes tetap berkomunikasi dengan pihak RSUP Dr Kariadi.

Selain itu, perkembangan kondisi penelitian Vaksin Nusantara ini pun disampaikan kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek BRIN). (*)

Baca juga: Tujuh Benda Ditemukan dalam Penggeledahan di Blok Hunian Lapas Perempuan Martapura

Baca juga: Sanggar Tari di Kalsel Gelar Pertunjukan di Anjungan TMII Jakarta, Tampilkan Tari Japin Anak Delapan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPOM Ungkap Tim Peneliti Vaksin Nusantara Didominasi Asing dan Terdapat Komponen Impor" dan judul "Saat DPR Desak Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan "