Sukamta Larang Pegawai Pemerintahannya Mudik, Bandel TPP Bakal Dipotong

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Larangan mudik yang digaungkan pemerintah pusat pada 6-17 Mei 2021 ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Setidaknya larangan tersebut diberlakukan bagi kalangan pegawai pemerintah daerah setempat.

"Saya akan segera bikin surat edaran bahwa PNS di Kabupaten Talau tidak boleh mudik," tegas Bupati Tala HM Sukamta, Kamis (29/4/2021).

Dirinya akan menugasi para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai masing-masing.

Baca juga: Setelah Batuampar, Diskopdag Tanahlaut Bakal Gelar Pasar Murah di Lokasi Manunggal

Baca juga: Pasien Covid di Fasyansus Tala Bertambah Lagi, Satu Balita Masih Jalani Isolasi

"Kalau mereka memaksa juga mudik dan nanti kita temukan memang benar, maka nanti akan kita potong TPP (tambahan penghasilan pegawai)nya," tandas Sukamta.

Ia mengatakan larangan mudik tersebut juga berlaku bagi pegawai tidak tetap (PTT).

Pegawai mesti memberi teladan yang baik bagi masyarakat.

Bagaimana pengertian mudik yang dimaksudkan, apakah boleh bepergian asal masih di wilayah Kalsel? "Tidak boleh keluar dari Tanahlaut," sebut Sukamta.

Kecuali, lanjutnya, jika memang ada hal yang sangat penting atau urgen.

Baca juga: Bupati Tabalong Terbitkan Edaran Pembatasan Keluar Daerah, Mudik dan Pengajuan Cuti bagi ASN

Misalnya ada anggota keluarga meninggal.

Beberapa pegawai Pemkab Tala ketika dikonfirmasi umumnya mengaku siap melaksanakan perintah pimpinan.

"Ya kalau memang seperti itu, ya siap saja kalau saya. Toh, masih bisa bermaafan melalui video call," ucap salah seorang pegawai.

Ia mengatakan maksud pemerintah baik yakni melindungi masyarakat dari risiko tertular covid-19.

Pasalnya jika mudik bakal bertemu banyak orang.

(Banjarmasinpost.co.id/roy)