Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Sidang Gugatan PSU Pilkada Banjarmasin di MK RI, Tim Hukum Ibnu Sina Bantah Tuduhan AnandaMU

Berbagai bantahan atas tudingan Paslon Anandamu di PSU Pilkada Banjarmasin 2020 dilakukan oleh tim hukum paslon petahana, H Ibnu Sina-Arifin Noor

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Hari Widodo
Capture Youtube MK RI
Tim Hukum Paslon H Ibnu Sina-Arifin Noor saat mengikuti sidang MK RI, Senin (24/5/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Berbagai bantahan atas tudingan dari pasangan calon (paslon) Hj Ananda-Mushaffa Zakir terkait sengketa Pilkada (Pilwali) Banjarmasin 2020 dilakukan oleh tim hukum paslon petahana, H Ibnu Sina-Arifin Noor.

Bantahan disampaikan oleh tim hukum petahana saat berlangsungnya sidang yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI pada Jumat (21/5/2021).

Salah satu dalil dari tim AnandaMu yang dibantah oleh tim hukum petahana, adalah terkait tudingan melakukan money politik di tiga kelurahan yang menjadi tempat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Ketua Tim Hukum paslon H Ibnu Sina-Arifin Noor, M Imam Satra Jati menilai bahwa argumentasi hukum dari pemohon di dalam permohonannya bersifat falasi dan bahkan kontradiktif.

Baca juga: Pilkada Kalsel 2020, KPU Banjarmasin Bantah Tudingan AnandaMu, Petahana Berikan Sindiran

Baca juga: Sidang Sengketa Pilkada Banjarmasin,Tim AnandaMu Sebut Perekrutan KPPS Tidak Memenuhi Syarat

Dalil tersebut menurutnya tidak memiliki logika hukum dan bahkan terdapat ketidaksesuaian dengan fakta yang terjadi.

Tuduhan ini menurutnya sudah tidak terbukti di Bawaslu Banjarmasin, dan tak kalah penting adalah dari hasil perhitungan suara ternyata yang unggul adalah paslon pemohon.

"Kami hanya mendapatkan 4.619  suara dan menang hanya di 7 TPS sedangkan pemohon unggul 11.769 suara di 73 TPS. Sehingga terhadap dalil yang menyatakan adanya pelanggaran di beberapa TPS, ini menggambarkan dalil pemohon yang tidak berlogika atas perolehan suara didapatkan oleh pemohon dan menang di TPS yang dipermasalahkan," ujar Imam.

Sebaliknya, Imam pun mengatakan bahwa dugaan money politik ini justru dilakukan oleh paslon pemohon. Tak heran karenanya pihaknya pun sempat melaporkan AnandaMu ke Bawaslu Banjarmasin.

"Meskipun prosesnya terhenti karena pihak terlapornya tidak mau hadir dan memberikan klarifikasi saat diminta oleh Bawaslu Banjarmasin. Namun dugaan ini bisa dilihat dari meningkatnya secara signifikan jumlah perolehan suara pemohon saat PSU," katanya.

Imam pun menilai bahwa KPU Banjarmasin sudah menjalankan tugasnya, baik itu melakukan sosialisasi PSU hingga mengganti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan putusan MK.

"Meningkatnya pertisipasi pemilih secara tajam di wilayah PSU pada 9 Desember berjumlah 14.955 suara sah, sedangkan dalam pelaksanaan PSU meningkat menjadi 17.799 suara sah membuktikan bahwa KPU Banjarmasin sudah menjalankan tugasnya. Kemudian juga sudah mengganti KPPS. Jadi sesungguhnya tuduhan yang dialamatkan ke KPU Banjarmasin pun tidak benar dan sudah dibuktikan saat persidangan kemarin," jelasnya.

Tak kalah penting menurutnya jumlah selisih suara sebesar 3,45 persen antara pemohon dengan petahana (pihak terkait) maka tidak memenuhi persyaratan ambang batas.

Baca juga: Pilkada Kalsel 2020, Dua Laporan Terhadap AnandaMu di Bawaslu Banjarmasin Rontok

"Sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf C Undang Undang Pemilihan, maka menurut kami Mahkamah sudah semestinya menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan Hukum (legal Standing)," tutupnya.

Sidang perkara dengan nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 ini sendiri rencananya akan kembali digelar pada Kamis (27/5/2021) dengan agenda pengucapan putusan. (banjarmasinpost.co.id/frans rumbon)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved