KPI-D Rumuskan Migrasi TV Analog ke Digital di Kalsel Tak Bebani Masyarakat

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel Periode 2021-2024 mengharapkan agar penerapan Analog Switch Off (ASO) atau migrasi siaran TV analog ke digital yang dideadline November 2022 di Kalimantan Selatan agar tak membebani masyarakat.

Komisioner KPI-D Kalsel HM Farid Soufian usai audiensi dengan Komisi I DPRD Kalsel, Rabu (4/8/2021) mengatakan pihaknya sudah menyiapkan lima tahapan untuk migrasi tersebut.

"Kita inginnya masyarakat tidak terbebani dengan harus beli Set Top Box (STB) yang alatnya tergolong mahal," ujarnya.

Adapun kata dia untuk kepengurusan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel Periode 2021-2024 akan dikoordinasikan lebih lanjut siapa yang nanti dipilih menjadi ketua maupun wakil ketua.

Baca juga: Pj Gubenur Kalsel Lantik Tujuh Anggota KPID Kalsel, Pengawasan Penyiaran dan Edukasi Harus Seimbang

Baca juga: Akui Ada Somasi Calon KPID yang Gagal, Ketua DPRD Kalsel : Saya Sudah Ketok

Baca juga: Tujuh Nama Calon Komisioner untuk KPID Kalsel Sudah Final

"Pengurus KPID masih pemilihan, kita gerak cepat agar bisa langsung action di lapangan," jelasnya.

Hal ini menurutnya agar tugas KPID dapat segera dilaksanakan sesuai arahan komisi 1 dan menjalankan tugas di masyarakat untuk pengawasan lembaga penyiaran televisi dan radio.

Migrasi ke siaran TV Digital, masyarakat cukup menambahkan perangkat Set Top Box (STB) jenis DVB-T2. Set Top Box jenis DVB-T2 inilah yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi gambar dan suara hingga bisa tertayang ke televisi lama.

Harga satu unit STB untuk mengubah tv analog menjadi tv digital berdasarkan harga di e commerce sendiri mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 600 ribu dan seterusnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengimbau agar komisioner KPID bersiap-siap memprogramkan penggunaan migrasi siaran TV analog ke digital.

Komisi I kata Suripno juga telah menyerahkan keputusan kepada tujuh komisioner untuk dapat menentukan pemimpin (ketua) nantinya.

"Kita berpesan pilihlah dari tujuh komisioner ini yang terbaik," ucapnya.

Sebab terangnya ada hal yang perlu harmonisasi konsultasi serta koordinasi ke instansi terkait baik DPRD, Kominfo serta KPI Pusat sehingga perlu mereka yang terampil dan punya pengalaman agar bisa menjembatani tugas KPID Provinsi dengan pemerintah pusat.
(Banjarmasinpost.co.id/Milna sari).