Breaking News:

Berita Banjarbaru

Aturan Disiplin PNS yang Baru, BKPP dan PPNS Satpol PP Banjarbaru Akan Mempelajarinya

BKPP dan PPNS Seksi Opsdal Satpol PP Banjarbaru akan pelajari PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang di antaranya mencantumkan pemecatan.

Penulis: Siti Bulkis | Editor: Alpri Widianjono
KOMPAS.com/MASRIADI
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Presiden RI, Joko Widodo baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Atas kebijakan itu, pihak terkait di Pemko Banarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), masih akan mempelajarinya.

Seperti yang dikatakan PPNS Seksi Opsdal Satpol PP Kota Banjarbaru, Yanto Hidayat, belum mengetahui isi dari Peraturan Pemerintah Pendisiplinan PNS yang ditandatangani Presiden RI. 

"Sampai hari ini masih belum menerima dan membaca PP Nomor 94 Tahun 2021 itu. Memang ada mendengar , tetapi belum membaca dan mempelajarinya," kata Yanto, Rabu (15/9/2021).

Namun, ia menyebut, bila memang peraturannya seperti itu tentunya akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan.

Baca juga: Kepala BKD Kalsel Sulkan Nilai Disiplin Kehadiran Pegawai Pemprov Bagus

Hal serupa juga dikatakan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banjarbaru, Sri Lailana melalui Kasubdit Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur, Budi Rifani. "Kami masih mempelajari," jawabnya. 

Sebab, pihaknya baru mengetahui pengesahan peraturan pemerintah akan pendisiplinan PNS. 

"Jadi masih belum bisa jawab. Kami harus mempelajarinya terlebih dulu. Tentunya peraturan tersebut biasanya sudah dipertimbangkan, sebelum ditetapkan oleh pemangku kebijakan," tutupnya.

Diketahui, dalam PP Disiplin PNS tersebut di antaranya menjelaskan peraturan PNS yang tidak masuk kerja bisa diberikan. 

Seperti yang tertuang dalam Pasal 11 hukuman disiplin berat terhadap pelanggaran termasuk bolos kerja.

Baca juga: VIDEO Penyaluran Bansos di Kalsel Terlambat Membuat Mensos Tri Rismaharini Marah

Baca juga: Menteri Sosial RI Tri Rismaharini Berkunjung ke Panti Sosial Budi Luhur di Kota Banjarbaru

Dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf d disebutkan PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari atau lebih dalam setahun bisa diberhentikan. 

Selain itu, PNS tidak hadir selama 10 hari berturut-turut tanpa keterangan yang jelasm juga bisa diberhentikan.

Bagi PNS yang selama setahun tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 hingga 24 hari, dijatuhi hukuman penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

Lalu, PNS yang dalam setahun bolos kerja tanpa alasan yang sah sebanyak 25 hingga 27 hari kerja, bisa dijatuhi pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. 

(Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved