Matangkan ZI Menuju WBK dan WBBM, Kanwil Kemenkumham Kalsel Unggulkan Program Dapur Higienis

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Inovasi merupakan salah satu indikator yang menjadi tolak ukur dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Hal ini pula yang tengah diupayakan oleh Kanwil Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel menjelang penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Tejo Harwanto, Sabtu (18/9/2021) mengatakan, salah satu inovasi dan program unggulan yang digagas Kanwil Kemenkumham Kalsel adalah Program Dapur Higienis Bersertifikat.

Sejak beberapa bulan belakangan, bekerjasama dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan khususnya SMKN yang memiliki jurusan tata boga, pelatihan terhadap petugas tempat pengelola makanan (TPM) di seluruh UPT Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah tahanan (Rutan) di Kalsel terus dilaksanakan secara komperhensif.

Baca juga: Kebakaran di Banjarmasin, Lalap Plafon dan Atap, Kobaran Api Hanguskan Rumah Warga Pelambuan

Baca juga: Aturan Kedisiplinan Pegawai Terbaru Lebih Tegas, BKD Diklat Banjarmasin Lakukan Sosialisasi

Selain pelatihan kehigienisan sanitasi makanan dan minuman sebagai pembekalan petugas TPM, pembenahan fasilitas, sarana dan prasarana untuk mendukung optimalnya Program Dapur Higienis Bersertifikat di UPT Lapas dan Rutan juga terus dilakukan.

"Ini sebagai upaya pemajuan HAM bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP)," kata Tejo.

Kakanwil mengatakan, realisasi dan optimalisasi Program Dapur Higienis Bersertifikat tersebut juga menjadi salah satu hal yang ditampilkan Kanwil Kemenkumham Kalsel kepada Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM.

Dimana dua orang Staf Ahli dan satu orang Staf Khusus Menkumham datang ke Kanwil Kemenkumham Kalsel sejak Rabu (15/9/2021) untuk memberikan penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Inovasi Program Dapur Higienis Bersertifikat tersebut mendapat apresiasi dari Staf Ahli dan Staf Khusus Menkumham dan bahkan Ditjenpas Kemenkumham juga sebelumnya menyatakan akan mengadopsi inovasi tersebut untuk diterapkan pula di seluruh UPT Pemasyarakatan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Khusus Mwnkumham Bidang Media dan Komunikasi, Milton Hasibuan memberikan arahan dan pembahasan terkait Reformasi Birokrasi dan penekanan kembali terkait esensi tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

Menurutnya, Kemenkumham memerlukan tata nilai ini karena disebabkan oleh masih adanya praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang masih belum baik, bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial, Min Usihen memaparkan terkait faktor-faktor penunjang dan kiat dalam menghadapi TPN.

Yaitu bagaimana menghadapi mystery shopping, penguatan terkait pemantauan survei aplikasi 3AS Balitbang Kumham dan hal- hal yang menyangkut ZI.

Min Usihen menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) kunci dalam membangun Zona Integritas, yaitu Komitmen, Strategi dan Konsistensi.

Baca juga: 300 Warga Binaan Lapas Narkotika Karang Intan Kabupaten Banjar Divaksinasi

Baca juga: Hari Rabies Sedunia, Disbunak Batola Gelar Vaksinasi Hewan, Berikut Jadwal Pelaksanaan

Seluruh jajaran kata dia harus memiliki komitmen nyata yang ditunjukkan dengan ditetapkannya road map reformasi birokrasi yang diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.