Breaking News:

OTT KPK di HSU

Kasus OTT KPK di HSU, Markas Brimob Tabalong Jadi Tempat Diperiksanya Eks Ajudan Bupati HSU

KPK menjadwalkan pemeriksaan delapan saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Editor: M.Risman Noor
tribunnews
KPK merilis tiga tersangka OTT di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kasus OTT di kabupaten HSU, Kalimantan Selatan masih berlanjut.

Kali ini tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan delapan saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Tahun 2021-2022, Rabu (13/10/2021).

Pemeriksaan dilakukan pun mengambil tempat baru meminjam Kompi 2 Batalyon B Pelopor, Jalan Sirkuit Marido, Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Identitas delapan saksi yang akan diperiksa yakni, Abdul Latief (eks ajudan Bupati, Staf Kelurahan Murung Sari); Ahmad Syarief/Arif (Kontraktor/Direktur CV Harapan Masa) yang biasa mengerjakan pekerjaan di Dinas PUPRP HSU. Untuk tahun 2021 Direktur PT Ulin Subur).

Kemudian, Mujib Rianto (CV Jangan Lupa Bahagia); Marwoto (Kasi Jembatan Dinas PUPRP); Didi Buhari/Udung (CV Tunggal Perkasa); Amos Silitonga (Kabid Cipta Karya); H M Ridha (Staf Bina Marga/Pokja); dan Doddy Faisal (Staf Di Bina Marga/Pokja).

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan 3 Tersangka Suap di Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan

Baca juga: Kisah Bang Tigor, Mantan Pegawai KPK yang Kini Jualan Nasi Goreng di Bekasi

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kedelapan saksi akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka Marhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas.

Bupati HSU Abdul Wahid HK usai diperiksa KPK.
Bupati HSU Abdul Wahid HK usai diperiksa KPK. (Capture Youtube BPost)

"Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel tahun 2021-2022 untuk tersangka MRH dkk, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021).

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini pada Kamis (16/9/2021).

Sebagai penerima, yakni Maliki (MK) selaku Plt Kepala Dinas PU pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRT) Hulu Sungai Utara

Sedangkan sebagai pemberi, yaitu M​​​​arhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas dan Fachriadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Baca juga: KPK Cecar Bupati HSU Abdul Wahid Soal Dugaan Pengaturan Lelang dan Fee Proyek

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved