Breaking News:

Jendela

Independensi Batang Timbul

Independensi bukan berarti tidak mau bekerja sama. Justru sebaliknya, kerjasama itu amat diperlukan.

Editor: Eka Dinayanti
istimewa
Mujiburrahman Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari 

Oleh: Mujiburrahman

BANJARMASINPOST.CO.ID - “TAK sedikit pun terangan-angan dalam diri saya untuk mencari keuntungan pribadi dari pekerjaan sebagai Ketua Majelis Ulama itu. Saya sadar bahwa Majelis Ulama itu tidak sama dengan sistem Mufti yang banyak terdapat di negara-negara Islam, yang muftinya dijamin hidupnya oleh pemerintah. Tidak pula sama dengan kedudukan Syeikh Al-Azhar di Mesir yang diatur secara protokoler oleh negara. Sekiranya begitu, saya pun yang lahir dari rakyat biasa, dan biasa pula berada bersama umat dalam jamaah, terang tak punya bakat. Kepada orang-orang yang diutus untuk meminta kesediaan saya itu, saya katakan agar saya tidak usah diberi PGPN selama bekerja, atau pensiunan setelah berhenti kelak.”

Kutipan di atas berasal dari HAMKA, sang ulama-pujangga yang diangkat pemerintah Orde Baru menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama pada 1975. Artikel yang berjudul “Niat Yang Tulus” itu diterbitkan di majalah yang dikelolanya, Panji Masyarakat No.325 tahun 1981, tepat pada saat MUI bersitegang dengan pemerintah perihal Fatwa Natal Bersama yang berujung pada pengunduran diri HAMKA. Yang ingin saya soroti di sini adalah pernyataannya bahwa ketika diminta menjadi Ketua MUI itu, dia mengajukan syarat agar tidak diberi gaji (PGPN) dan pensiun. Langkah ini sengaja diambil HAMKA agar MUI memiliki independensi, kebebasan dalam batas yang diperlukan.

Langkah HAMKA itu boleh jadi terasa aneh di zaman sekarang. Jagat politik memang sudah berubah. Dulu di masa Orde Baru, kebebasan berpendapat dan berserikat sangat dibatasi, dan politik non-Golkar dibonsai. Setelah Era Reformasi, pintu kebebasan itu terbuka lebar, dan lambat laun pintu itu pun lenyap karena dinding pengamannya sudah roboh, antara lain akibat media sosial. Kebebasan menjadi kebablasan. Meminjam istilah Nurcholish Madjid, ‘sekali merdeka, merdeka sekali’. Mungkin karena itulah, diam-diam sebagian kita berpikir, kebebasan, kemerdekaan alias independensi itu selalu ada di tangan kita, tak peduli apapun kompromi yang kita lakukan dengan kekuasaan.

Betulkah demikian? Pertanyaan ini penting dipikirkan oleh para pemimpin dan elit masyarakat, yang perilaku dan keputusannya akan berpengaruh besar terhadap orang banyak. Kasus HAMKA di atas adalah pelajaran yang baik bagi lembaga sosial ataupun pribadi seorang cendekiawan. Benarkah di era kebebasan ini, jika kita seringkali berkompromi atau lebih tepatnya, ‘bertransaksi’ dengan kekuasaan, independensi dapat terjaga? Dalam dunia politik dan ekonomi yang dikuasai oligarki, kita mungkin sudah dapat menyimpulkan jawaban yang jelas atas pertanyaan ini. Seperti dikatakan orang, bagaimanapun, tak elok kiranya menggigit tangan yang menyuapi mulut kita.

Independensi bukan berarti tidak mau bekerja sama. Justru sebaliknya, kerjasama itu amat diperlukan. Namun, kerjasama itu dalam bentuk “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah”. Masing-masing pihak menyadari dan menghormati posisi yang lain. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban atau tugas dan tanggung jawab. “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepemimpinannya,” kata Nabi. Orang sekarang menyebutnya bersinergi. Jika hal ini dapat berjalan dengan baik, maka tumbuhlah hubungan yang sehat antara masyarakat sipil dan negara. Keduanya dapat saling menopang sekaligus saling ‘mengingatkan’. Inilah demokrasi yang sehat.
Kerjasama yang setara dan saling menghormati itu dapat terwujud antara lain jika yang diperjuangkan adalah kepentingan bersama, kemaslahatan orang banyak, bukan kepentingan pribadi dan golongan belaka. Sebagai manusia, kita tentu tidak bisa terlepas dari kepentingan. Namun, bagi seorang pemuka masyarakat, selayaknya dia menjadi orang yang sudah “selesai” dengan kepentingan dirinya sendiri. Karena itu, yang dia pikirkan dan usahakan adalah kepentingan orang banyak, baik kelompoknya sendiri ataupun kelompok orang lain, secara adil. Inilah yang disebut para filsuf dengan kearifan praktis dalam politik. Kekuasaan harus terikat dengan upaya mewujudkan kesejahteraan umum.

Barangkali para penganut politik Machiavelli akan tertawa terbahak-bahak. Mereka akan mengatakan bahwa dalam kenyataan, politik tidak mengenal moral, betapapun mulianya nilai-nilai moral itu. Seperti yang sering diungkapkan dengan tajam, politik itu bukan urusan benar-salah, melainkan menang-kalah. Kita rupanya sudah lupa bahwa hakikat diri kita adalah makhluk yang terikat dengan moralitas. Tak bisa tidak, kita akan berhadapan dengan pilihan moral dalam hidup ini. Kita ini manusia, bukan hewan, yang tak mengenal baik-buruk, benar-salah. Apalagi konon kita ini umat beragama, yang percaya pada pertanggungjawaban moral di akhirat kelak.

Mungkin sebenarnya kita pun sadar perihal baik dan buruk itu. Persoalannya hanyalah, kita takut kalah dan tidak kebagian. Dalam peribahasa Banjar, lebih aman umpat di batang timbul, ikut di batang kayu yang timbul di air. Jika Anda hanyut di sungai yang deras tanpa topangan, kemudian Anda melihat sebatang kayu mengapung, sangat wajar jika Anda bergegas menopangkan diri kepadanya. Namun, jika Anda seorang pemuka masyarakat, tentulah Anda sudah punya topangan batang timbul sendiri. Masalahnya tinggal, apakah Anda merasa cukup dengan itu ataukah tidak? Apakah topangan baru itu untuk Anda sendiri atau untuk orang lain yang memerlukannya? (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved