Temui Perwakilan Sopir yang Berunjukrasa, DPRD Kalsel Sebut Ada Indikasi Main Mata di SPBU

Saat ini Kalsel mendapat kuota solar sebanyak 254 KL. Nominal ini lebih sedikit dari Provinsi Kalimantan Barat yang jumlah penduduknya 1 juta lebih banyak daripada Kalimantan Selatan, yakni dengan kota 392 KL.

Beberapa tempat di Indonesia kini menerapkan fuel card atau kartu pengisian BBM untuk kendaraan tertentu. 

"Namun PT Pertamina masih menunggu payung hukum untuk kartu tersebut karena sudah beberapa kali rapat dengan pemerintah provinsi namun belum ada kepastian payung hukumnya," lanjut Gusti Abidinsyah.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel, Inna Yuliani, mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi kelangkaan BBM Bersubsidi di Kalsel.

Antara lain, membentuk Satgas Pengendali BBM Tertentu hingga melakukan koordinasi dan kirim  surat Gubernur ke BPH Migas serta rencana pembuatan kartu untuk pembelian BBM Bersubsidi.

Masih kata Inna, Satgas Pengendali BBM sudah dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur. Kemudian, ada pembagian tugasnya serta ada program-program yang dilaksanakan.

Ia menyebutkan seperti dari Badan Intelijen yang turun ke lapangan untuk melihat fenomena antrean di sejumlah SPBU karena kelangkaan BBM, kemudian ada rapat lagi untuk membikin surat edaran untuk menentukan siapa-siapa yang boleh belanja BBM Bersubsidi.

Langkah lainnya, lanjut Inna, menggelar rapat di Krimsus dan itu sudah dilakukan. Termasuk rapat di dewan ini dan surat gubernur disampaikan ke BPH Migas. Selanjutnya mengawal terus sambil membantu mengurai kemacetan akibat antrean di SPBU.

"Kami juga tengah menyiapkan skema pembelian BBM Bersubsidi itu menggunakan kartu supaya tertib pembeliannya untuk mengantisipasi para pelangsir," katanya.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)