Temui Perwakilan Sopir yang Berunjukrasa, DPRD Kalsel Sebut Ada Indikasi Main Mata di SPBU

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Para sopir angkutan barang dan Dewan Pimpinan Unit (DPU) Organda Pelabuhan Trisakti Banjarmasin mengadu ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (1/11/2021).

Mereka mengaluhkan mengenai kesulitan mendapat bahan bakar jenis solar. Atas hal ini, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah, meminta tak ada main mata di SPBU pengisian solar bersubsidi.

Menurutnya, jika terjadi main mata di SPBU dengan pelangsir solar bersubsidi, maka akan terjadi kelangkaan.

"Ada indikasi main mata di SPBU. Karenanya, kami pernah minta ada polisi di setiap SPBU dan itu pernah dilakukan dan tidak terjadi antrean panjang. Sekarang terjadi lagi, kasihan masyarakat," lontarnya.

Tim Satgas Pengendalian BBM yang telah dibentuk Pemprov Kalsel, menurutnya, harus dimaksimalkan peran dan fungsinya.

Baca juga: Akomodir Tuntutan Sopir, Kapolresta Banjarmasin : Penertiban Pelangsir dan Penjagaan SPBU Diperketat

Baca juga: Sopir Truk Mengaku Bayar Parkir dan Jaga Malam Antre Solar Rp 30 Ribu Per Malam

Gubernur melalui Biro Perekonomian, tambahnya, sudah membentuk Satgas Pengendalian BBM. Kalau satgas itu dibuat, harus ada realisasinya seperti apa dan implikasi di lapangan itu harus ada jelas.

"Peran aktif Satgas Pengendali BBM itu harus jelas. Kalau selama ini ada satgas, kenapa kembali terjadi antrean BBM karena masih ada pelangsir. Tentu hal ini kita pertanyakan," sentil Abidinsyah.

Menurutnya, perlu evaluasi apakah Satgas Pengendali BBM sudah jalan atau belum, apalagi dampak terjadinya kelangkaan solar dan Bio Solar ini tak hanya menimbulkan antrian bahkan sampai terjadi pembunuhan di SPBU.

Meski kuota terpenuhi, namun jika fenomena seperti ini tetap terjadi, maka Kalsel akan terus kekurangan BBM bersubsidi khususnya solar.

"Satgas Pengendali BBM ini harus benar-benar melaksanakan tugasnya di lapangan, tapi keberadaannya perlu dievaluasi karena fenomena seperti ini kembali terjadi," ingatnya.

Selain itu upaya, agar surat dari Gubernur ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk penambahan kuota itu bisa direspons, ia meminta perwakilan Kalsel di Senayan bisa lebih berbuat nyata.

"Tanpa dukungan politik, maka akan berat. Apalagi kalau kita diam saja," sindirnya.

Ia berharap surat dari gubernur ke BPH Migas itu nantinya mendapat respons dan diakomodir permintaan penambahan kouta tersebut.

Karena sebelumnya, DPRD pernah ke BPH Migas, tapi sampai saat ini tidak ada hasilnya. "Mudah-mudahan surat gubernur itu sudah dilayangkan ke BPH Migas," tambahnya

Pemprov Kalsel sebelumnya mengusulkan kuota BBM jenis solar tahun 2021 sebanyak 530 KL. Namun BPH migas hanya memberikan kuota 275 KL. 

Baca juga: Gelar Aksi di Depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Sopir Angkutan Barang Keluhkan Hal ini

Baca juga: BREAKING NEWS - Ratusan Sopir Gelar Aksi Damai di Gubernur Soebarjo Banjarmasin, Tuntut ini