Breaking News:

OTT KPK di HSU

OTT KPK di HSU, Gubernur Sudah Usulkan Penonaktifan Abdul Wahid sebagai Bupati

Gubernur Kalsel yang juga ketua DPD Partai Golkar Kalsel,juga sudah menyampaikan usulan ke Mendagri untuk menonaktifkan Abdul Wahid sebagai Bupati HSU

Penulis: Milna Sari | Editor: Hari Widodo
banjarmasinpost.co.id/milna sari
Sekretaris Golkar Kalsel, Supian HK mengumumkan Abdul Wahid dinonaktifkan dari Golkar, Jumat (19/11/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejak hari ini Jumat (19/11/2021) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid dinonaktifkan dari kepengurusan Partai Golkar HSU.

Pasca ditetapkannya Bupati HSU itu sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) atas dugaan menerima suap dengan total Rp18,9 miliar kemarin, Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel H Supian HK mengatakan sejak hari ini Abdul Wahid dinonaktifkan dari Golkar Kalsel yang sebelumnya jabatannya adalah ketua DPD Partai Golkar Kabupaten HSU.

"Mulai hari ini kami nonaktifkan beliau sebagai ketua partai Golkar di HSU," tegasnya di Gedung DPD Partai Golkar Kalsel di Banjarmasin, Jumat (19/11/2021).

Supian HK menuturkan pihaknya di internal Partai Golkar Kalsel sangat prihatin dengan kondisi Abdul Wahid yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun ujarnya pihaknya juga menghargai dan menghormati keputusan KPK.

Baca juga: OTT KPK di HSU - Mobil Mewah Disegel KPK, Terparkir di Mapolres HSU

Baca juga: OTT KPK di HSU, KPK Lakukan Pemanggilan Beberapa Orang di Mapolres HSU

Baca juga: OTT KPK di HSU - Bupati Tersangka, Wabup Minta Seluruh Pejabat Tetap Jalankan Tanggungjawab

"Karena itu kami menyerahkan sepenuhnya kasus yang membelit kader Golkar ini kepada penegak hukum," ujarnya.

Apapun nantinya keputusan penegak hukum, Golkar Kalsel taat dengan aturan.

"Tapi kami juga mengacu pada asas praduga tak bersalah, meski beliau sudah tersangka tapi belum menjadi terpidana," ujar Supian HK.

Demi menjalankan roda organisasi partai di Kabupaten HSU, untuk posisi Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten HSU, sudah memutuskan menyiapkan kandidat pengganti Abdul Wahid, yakni Sahrujani yang juga ketua komisi III DPRD Kalsel.

Supian HK mengungkapkan sosok yang diusulkan oleh DPD Partai Golkar Kalsel adalah dirinya dan kader yang mewakili HSU, yakni Sahrujani.

Namun karena dirinya yang juga menjabat Ketua DPRD Kalsel membuat dirinya merasa tidak mungkin juga harus mengisi posisi Plt, sebabnya karena beban kerja yang sudah terlalu padat.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved